Vatikan Puji Toleransi Beragama di Indonesia

LONDON, KOMPAS.com - Menlu Vatikan Mgr. Paul Richard Galagher menyampaikan penghargaan terhadap toleransi masyarakat Indonesia yang mayoritas Islam, meskipun diakui masih terdapat riak-riak intoleransi, khususnya dalam pembangunan rumah ibadat.

Hal itu diungkapkan Menlu Paul Richard Galagher kepada Dubes RI yang baru untuk Takhta Suci Vatikan, Antonius Agus Sriyono bertempat di kantor Sekretariat Negara Vatikan seperti disampaikan Sekretaris Tiga KBRI Vatikan Sturmius Teofanus Bate.

Seperti dikutip Antara, Dubes Sriyono dalam pertemuan dengan Menlu Vatikan Mgr. Paul Richard Galagher yang berlangsung sekitar 45 menit, dibahas isu-isu mengenai Interfaith Dialogue, Asian Youth Day 2017, Kemerdekaan Palestina, Papua dan LGBT.

Saat menyinggung masalah Interfaith Dialogue, Mgr. Galagher menyampaikan penghargaan terhadap toleransi masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam, meskipun diakui masih terdapat riak-riak intoleransi khususnya dalam pembangunan rumah ibadat.

Ketika menyinggung masalah Asian Youth Day, Dubes Sriyono menyampaikan harapan kepada Paus Fransiskus agar dapat menghadiri acara yang akan dihadiri sekitar 29 negara di Asia.

Mgr. Galagher menyatakan akan menyampaikan hal tersebut kepada State Secretary, Cardinal Pietro Parolin.

Dubes Sriyono dalam kesempatan itu menyinggung mengenai posisi Indonesia dalam hal penyelesaian masalah kemerdekaan Palestina dimana Indonesia memiliki kebijakan dasar yang sama dengan Takhta Suci Vatikan, yakni "two state solutions".

Terkait Papua, kebijakan Taktha Suci Vatikan sejauh ini tidak berubah dan tetap mengakui kedaulatan Indonesia atas Papua.

Meskipun demikian, Mgr. Galagher mengharapkan Pemerintah Pusat dapat memberi perhatian pada permasalahan kebebasan berpolitik, kesejahteraan dan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia.

Dubes Sriyono menjelaskan, sejauh ini Pemerintah Pusat memberikan perhatian besar terhadap pembangunan Papua melalui antara lain pemberian otonomi khusus, pembangunan infrastruktur dan memajukan pendidikan di Papua.

Mengenai kebijakan Vatikan terhadap fenomena LGBT, Mons. Galagher menjelaskan bahwa Vatikan membagi dua permasalahan.

Pertama, LGBT dilihat dari aspek orientasi seksual dan LGBT sebagai gerakan. Sebagai gejala orientasi seksual, perlu menghargai hak-hak pribadi mereka sebagai manusia dan perlu diupayakan proses penyembuhan.

Apabila LGBT merupakan sebuah gerakan hal itu tentu bertentangan dengan ajaran gereja, dimana Gereja Katolik mengkategorikannya sebagai dosa.