Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Setya Novanto Diduga Titip Absen, MKD Bisa Usut Tanpa Aduan

Kompas.com - 25/02/2016, 18:58 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Mahkamah Kehormatan Dewan Maman Imanul Haq mengatakan, MKD bisa saja memproses kasus dugaan pemalsuan pemalsuan tanda tangan oleh Ketua Fraksi Golkar Setya Novanto tanpa melalui proses aduan.

Namun ,hal itu baru bisa dilakukan apabila desakan yang besar dari masyarakat.

"Kami berangkat dari aduan dahulu, tapi bisa langsung apabila memang ada sorotan luas dari masyarakat," kata Maman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (25/2/2016).

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mengatakan, jika ada desakan yang besar dari masyarakat atas kasus ini, maka Pimpinan MKD akan melakukan rapat internal. Pimpinan MKD yang akan memutuskan apakah dugaan pemalsuan tanda tangan itu diproses atau tidak.

"Bisa bergerak sendiri tergantung pimpinan," ujarnya.

Menurut dia, MKD akan melihat siapa yang memalsukan tanda tangan. MKD akan mencari tahu apakah itu dilakukan atas perintah Novanto, inisiatif tenaga ahli yang bersangkutan, atau justru ulah oknum yang tak bertanggungjawab.

(Baca: Novanto Tuding Ada yang Sengaja Palsukan Tanda Tangannya di Presensi Paripurna)

Jika memang tanda tangan dilakukan atas perintah Novanto, kata dia, maka jelas ada etika yang dilanggar. Dugaan Novanto yang memalsukan tanda tangan ini sebelumnya ramai dibicarakan di media sosial.

Para netizen menduga Novanto melakukan pemalsuan tanda tangan saat Sidang Paripurna DPR pada Selasa (23/2/2015) lalu. Foto lembar presensi yang tersebar di medsos, terdapat tanda tangan Novanto.

Namun, mantan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat itu sendiri saat itu sedang berada di Manado, Sulawesi Utara menghadiri Musyawarah Daerah Partai Golkar.

(Baca: Mundur dari DPR, Ibas Minta Maaf ke Rakyat)

Novanto sebelumnya mengakui dia berada di Sulawesi Utara dan tak hadir dalam rapat paripurna yang mengagendakan pengambilan keputusan terhadap RUU Tabungan Perumahan Rakyat itu. Namun, dia mengaku tak tahu siapa yang menandatangani absensinya.

"Di sekre (sekretariat) sudah saya cek, enggak ada (tanda tangan). Saya tidak mengerti yang tanda tangan siapa. Pasti ini ada yang sengaja," kata bakal calon ketua umum Golkar itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 30 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 30 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Pakar Sebut Penyitaan Aset Judi Online Bisa Lebih Mudah jika Ada UU Perampasan Aset

Pakar Sebut Penyitaan Aset Judi Online Bisa Lebih Mudah jika Ada UU Perampasan Aset

Nasional
Eks Pejabat Kemenkes Sebut Harga APD Covid-19 Ditentukan BNPB

Eks Pejabat Kemenkes Sebut Harga APD Covid-19 Ditentukan BNPB

Nasional
Transaksi Judi 'Online' Meningkat, Kuartal I 2024 Tembus Rp 101 Triliun

Transaksi Judi "Online" Meningkat, Kuartal I 2024 Tembus Rp 101 Triliun

Nasional
Hari Ini, Gaspol Ft Sudirman Said: Pisah Jalan, Siap Jadi Penantang Anies

Hari Ini, Gaspol Ft Sudirman Said: Pisah Jalan, Siap Jadi Penantang Anies

Nasional
Habiburokhman: Judi 'Online' Meresahkan, Hampir Tiap Institusi Negara Jadi Pemainnya

Habiburokhman: Judi "Online" Meresahkan, Hampir Tiap Institusi Negara Jadi Pemainnya

Nasional
Baru 5 dari 282 Layanan Publik Pulih Usai PDN Diretas

Baru 5 dari 282 Layanan Publik Pulih Usai PDN Diretas

Nasional
Penerbangan Garuda Indonesia Tertunda 12 Jam, Jemaah Haji Kecewa

Penerbangan Garuda Indonesia Tertunda 12 Jam, Jemaah Haji Kecewa

Nasional
Perdalam Pengoperasian Jet Tempur Rafale, KSAU Kunjungi Pabrik Dassault Aviation

Perdalam Pengoperasian Jet Tempur Rafale, KSAU Kunjungi Pabrik Dassault Aviation

Nasional
Cek Harga di Pasar Pata Kalteng, Jokowi: Harga Sama, Malah di Sini Lebih Murah

Cek Harga di Pasar Pata Kalteng, Jokowi: Harga Sama, Malah di Sini Lebih Murah

Nasional
Kasus Korupsi Pengadaan Lahan JTTS, KPK Sita 54 Bidang Tanah dan Periksa Sejumlah Saksi

Kasus Korupsi Pengadaan Lahan JTTS, KPK Sita 54 Bidang Tanah dan Periksa Sejumlah Saksi

Nasional
Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Nasional
Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Nasional
Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Nasional
Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com