Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Luhut: 1,5 Tahun Saya di Pemerintahan, Hal Paling Fatal adalah Koordinasi

Kompas.com - 24/02/2016, 10:53 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan, kelemahan yang paling terasa selama berada di pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla adalah persoalan koordinasi.

"Selama satu setengah tahun saya berada di pemerintahan, hal yang paling fatal adalah soal koordinasi," ujar Luhut dalam acara Rapat Koordinasi Nasional BNPB dan BPBD di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (24/2/2016).

Padahal, koordinasi sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan persoalan dengan cepat dan tepat.

Contoh paling konkret adalah ketika menghadapi bencana kebakaran hutan dan lahan di Sumatera dan Kalimantan pada akhir 2015. (Baca: Jokowi Perintahkan Kapolda dan Pangdam yang Lalai Cegah Kebakaran Hutan Dicopot)

Meski demikian, Luhut menampik koordinasi dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan tahun lalu buruk.

"Soal kebakaran hutan, Laksamana Willem sudah koordinasi dengan baik. Oleh karena itu, saya tekankan persiapan itu paling penting daripada ketika kita sudah telanjur berada di tengah-tengah masalah," ujar Luhut.

Kerja penanggulangan bencana, menurut Luhut, sangat vital sebab berkaitan dengan stabilitas ekonomi nasional. (Baca: Kepala Daerah Yakin Kebakaran Hutan dan Lahan di Riau Akan Jauh Berkurang)

Luhut mencontohkan, bencana kebakaran hutan dan lahan tahun lalu, menurut para pakar ekonomi, mengoreksi pertumbuhan ekonomi sebesar 0,2 persen.

"Mereka menghitung karena ada lapangan terbang berhenti, orang enggak bisa bekerja, orang harusnya mau investasi, tetapi enggak jadi, dan sebagainya," ujar Luhut.

"Tetapi, bencana dan proses penanganannya pada tahun 2015 patut menjadi referensi pada 2016. Sudah bagus," kata dia.

Hadir dalam acara itu antara lain Kepala BNPB Laksamana Muda Willem Rampangilei, Mendagri Tjahjo Kumolo, dan Menkes Nila Moeloek. Hadir pula kepala BPBD se-Indonesia beserta stafnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sejarah Hari Buku Nasional

Sejarah Hari Buku Nasional

Nasional
Tanggal 15 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 15 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
UPDATE BNPB: 19 Orang Meninggal akibat Banjir Bandang di Agam Sumbar

UPDATE BNPB: 19 Orang Meninggal akibat Banjir Bandang di Agam Sumbar

Nasional
KNKT Investigasi Kecelakaan Bus Rombongan Siswa di Subang, Fokus pada Kelayakan Kendaraan

KNKT Investigasi Kecelakaan Bus Rombongan Siswa di Subang, Fokus pada Kelayakan Kendaraan

Nasional
Partai Buruh Berniat Gugat Aturan Usung Calon Kepala Daerah ke MK

Partai Buruh Berniat Gugat Aturan Usung Calon Kepala Daerah ke MK

Nasional
Cerita Sulitnya Jadi Ketua KPK, Agus Rahardjo: Penyidik Tunduk ke Kapolri, Kejaksaan, Sampai BIN

Cerita Sulitnya Jadi Ketua KPK, Agus Rahardjo: Penyidik Tunduk ke Kapolri, Kejaksaan, Sampai BIN

Nasional
Jemaah Haji Mulai Diberangkatkan, Fahira Idris: Semoga Sehat, Selamat, dan Mabrur

Jemaah Haji Mulai Diberangkatkan, Fahira Idris: Semoga Sehat, Selamat, dan Mabrur

Nasional
Jemaah Haji Gelombang Pertama Tiba di Madinah, Disambut Meriah

Jemaah Haji Gelombang Pertama Tiba di Madinah, Disambut Meriah

Nasional
Jokowi Diminta Tak Cawe-cawe Pemilihan Capim KPK

Jokowi Diminta Tak Cawe-cawe Pemilihan Capim KPK

Nasional
PBNU: Pratik Haji Ilegal Rampas Hak Kenyamanan Jemaah

PBNU: Pratik Haji Ilegal Rampas Hak Kenyamanan Jemaah

Nasional
Prabowo Disebut Bisa Kena Getah jika Pansel Capim KPK Bentukan Jokowi Buruk

Prabowo Disebut Bisa Kena Getah jika Pansel Capim KPK Bentukan Jokowi Buruk

Nasional
Gerindra Dorong Penyederhanaan Demokrasi Indonesia: Rakyat Tak Harus Berhadapan dengan TPS

Gerindra Dorong Penyederhanaan Demokrasi Indonesia: Rakyat Tak Harus Berhadapan dengan TPS

Nasional
Sekjen Gerindra Sebut Revisi UU Kementerian Negara Dimungkinkan Tuntas Sebelum Pelantikan Prabowo

Sekjen Gerindra Sebut Revisi UU Kementerian Negara Dimungkinkan Tuntas Sebelum Pelantikan Prabowo

Nasional
Pimpinan Komisi X Bantah Pernyataan Stafsus Jokowi soal Banyak Keluarga dan Orang Dekat DPR Menerima KIP Kuliah

Pimpinan Komisi X Bantah Pernyataan Stafsus Jokowi soal Banyak Keluarga dan Orang Dekat DPR Menerima KIP Kuliah

Nasional
Gerindra Siapkan 4 Kader Maju Pilkada DKI, Ada Riza Patria, Budi Satrio, dan Sara

Gerindra Siapkan 4 Kader Maju Pilkada DKI, Ada Riza Patria, Budi Satrio, dan Sara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com