Pendirian Kantor OPM di Wamena, Contoh Lain Intelijen Kecolongan

"Semestinya, tidak boleh ada peresmian kantor gerakan yang meminta kemerdekaan dan ada di Tanah Air kita," kata anggota Komisi I DPR, Tantowi Yahya di Kompleks Parlemen, Selasa (16/2/2016).

Tak hanya aparat keamanan, ia menilai Badan Intelijen Negara (BIN) juga telah gagal mendeteksi adanya upaya pendirian kantor perwakilan tersebut. Padahal, segala bentuk pergerakan untuk memisahkan diri dari NKRI seharusnya dapat dicegah.

Tantowi mengatakan, jika pendirian kantor perwakilan itu berada di luar negeri mungkin tidak menjadi persoalan. Sebab, tidak ada yang bisa mengontrol pergerakan organisasi itu di luar negeri.

"Jadi bisa kita lihat Kabinda (Papua) yang tidak secara seksama melihat hal itu. Itu kan jelas, agendanya ingin memisahkan diri dari NKRI, logikanya bagaimana?" tegas Tantowi.

Sementara itu, Kepala Penerangan Komando Daerah Militer XVII/Cenderawasih Kolonel Inf Teguh Pudji Raharjo membantah adanya peresmian kantor ULMWP di Wamena. Teguh mengatakan, pihaknya memang mendapat informasi adanya pertemuan warga. Namun, kegiatan itu terlaksana di kantor Dewan Adat Papua Kabupaten Jayawijaya.

(Baca: Kodam Cenderawasih Bantah Ada Peresmian Kantor OPM di Wamena)

"Di gedung itu hanya berkapasitas hingga 200 orang, sementara OPM mengklaim 5.000 orang yang menghadiri kegiatan peresmian ULMWP," kata Teguh.

OPM mengklaim bahwa kegiatan itu dihadiri oleh 5.000-an orang. Peresmian kantor ULMWP ini dilakukan secara tertutup. Kehadiran lembaga ini bersama perkumpulan negara-negara di kawasan Melanesia berperan untuk mendorong referendum Papua ke Dewan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Menurut Teguh, kemungkinan besar pertemuan itu terlaksana secara tertutup sehingga tak diketahui aparat keamanan.

"Berdasarkan informasi intelijen, tak ada pengerahan massa sebanyak ribuan orang. Selain tak ada bukti foto yang menunjukkan adanya kegiatan peresmian tersebut," kata Teguh.

Sementara itu, salah seorang aktivis Pentius Lantipo mengungkapkan, kegiatan peresmian kantor ULWP berlangsung dari pukul 08.00 hingga pukul 17.00 WIT di kantor Dewan Adat Papua.

"Kegiatan ini diawali acara bakar dan ibadah pemberkatan kantor ULWP tepat pukul 13.00 WIT. Saya juga merasa heran kegiatan ini sama sekali tak diketahui pihak kepolisian," kata Pentius.

Total sudah terdapat tiga kantor ULWP. Dua kantor lainnya tersebar di negara Vanuatu dan Kepulauan Solomon.