Pemerintah Panggil UNDP untuk Jelaskan Dana Kampanye LGBT

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations Development Programme/UNDP) dikabarkan menyiapkan dana sebesar 8 juta dollar AS atau sekitar Rp 107,8 miliar untuk kampanye lesbian, gay, biseksual, dan transjender (LGBT) di Asia Tenggara, termasuk Indonesia.

Menurut Wakil Presiden Jusuf Kalla, pemerintah pun mengkonfirmasi kebenaran informasi tersebut.

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sudah memanggil UNDP untuk memberikan penjelasan.

Usai pemanggilan itu, kata Kalla, UNDP mengaku tidak pernah menyalurkan dana untuk program LGBT di Indonesia.

"Di sini (UNDP) tidak tahu. Itu UNDP di Thailand yang punya proyek," kata Kalla di Istana Wakil Presiden, Senin (15/2/2016).

"Karena itu (pemerintah) minta (UNDP Indonesia) untuk tidak ikut (program LGBT seperti di Thailand)," ucap Kalla.

Wapres Kalla memastikan tidak ada aliran dana dari UNDP ke komunitas LGBT di Indonesia.

Kalau pun ada, tutur dia, kemungkian itu berasal dari lembaga swadaya masyarakat atau organisasi non-pemerintah (NGO).

"Begitu keterangan dari UNDP itu. Makanya kami minta hentikan itu program yang menurut kabarnya itu juga ke Indonesia," tutur Wapres.

Kalla pun mengaku tidak setuju dengan kampanye LGBT di Indonesia. Menurut dia, kampanye LGBT tidak sesuai dengan nilai yang dipahami secara umum di Indonesia saat ini.

(Baca: Wapres Jusuf Kalla Tidak Setuju dengan Kampanye LGBT)

Sedangkan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan bahwa komunitas LGBT mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan.

Oleh sebab itu, Luhut tidak setuju jika kelompok LGBT menjadi korban kekerasan di lingkungannya. Luhut berpesan agar masyarakat merefleksikan diri dan bersikap bijak.

"Jangan cepat menghakimi oranglah," tutur Luhut. (Baca: Luhut: LGBT Juga WNI, Punya Hak Dilindungi Negara)