Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tantowi Anggap Kebebasan Wartawan Asing di Papua Bisa Buka Borok Indonesia

Kompas.com - 15/02/2016, 14:19 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi I DPR RI Tantowi Yahya menyayangkan kemudahan pemerintah untuk wartawan asing bebas masuk ke Papua. Menurut Tantowi, kebijakan itu mengancam kedaulatan Indonesia.

Tantowi menuturkan, saat ini terjadi pergeseran isu di Papua, dari tuntutan meminta merdeka menjadi isu pelanggaran HAM. Pergeseran isu mengenai pelanggaran HAM ini dianggap Tantowi dilakukan untuk mencari perhatian internasional.

"Kalau mereka bilang ada pelanggaran HAM di Papua, mereka dapat simpatik dari internasional," kata Tantowi, dalam rapat gabungan antara DPR dengan pemerintah, di ruang Banggar, Kompleks Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/2/2016).

Di saat yang sama, kata Tantowi, bebas masuknya wartawan asing ke Papua semakin memperumit masalah. Tantowi mengaku mendapat informasi ada film dokumenter yang ditayangkan di luar negeri untuk memperkuat dugaan terjadinya pelanggaran HAM di Papua.

(Baca: Presiden Jokowi: Mulai Hari Ini, Wartawan Asing Bebas ke Papua)

"Wartawan asing masuk, buat dokumenter soal pelanggaran HAM Papua, itu tidak benar, bohong. Tapi bagaimana kita bisa mencegahnya," ungkap Tantowi.

Politisi Partai Golkar ini menambahkan, kebijakan pemerintah memberi kebebasan wartawan asing untuk masuk ke Papua juga diambil yang meminta masukan dari parlemen. Tantowi khawatir ada agen-agen yang berkedok wartawan dikirim dari negara lain untuk mendorong Papua ke luar dari Indonesia.

"Ketika kita biarkan wartawan asing ke Papua, itu sama saja dengan kita mempersilakan orang membuka borok kita. Bukannya kita menolak terbuka, tapi siapa yang jamin mereka benar-benar pers? Bagaimana kalau ternyata mereka agen?" ungkapnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jaksa KPK Sebut Nilai Total Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh Capai Rp 62,8 M

Jaksa KPK Sebut Nilai Total Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh Capai Rp 62,8 M

Nasional
Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta Rest Area Diperbanyak

Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta Rest Area Diperbanyak

Nasional
Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

Nasional
Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta agar Bebas

Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta agar Bebas

Nasional
Dalam Sidang MK, KPU Ungkap Kontak Senjata TNI-OPM Jelang Hitung Suara, Satu Warga Sipil Tewas

Dalam Sidang MK, KPU Ungkap Kontak Senjata TNI-OPM Jelang Hitung Suara, Satu Warga Sipil Tewas

Nasional
Sinyal Kuat Eko Patrio Bakal Jadi Menteri Prabowo

Sinyal Kuat Eko Patrio Bakal Jadi Menteri Prabowo

Nasional
Yakin Presidential Club Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Yakin Presidential Club Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Nasional
Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Nasional
Gejala Korupsisme Masyarakat

Gejala Korupsisme Masyarakat

Nasional
KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

Nasional
PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

Nasional
Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Nasional
Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Nasional
Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com