Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mahyudin: Ke Munas Golkar Pakai "Private Jet" Silakan, KPK Harus Awasi

Kompas.com - 14/02/2016, 11:50 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Bakal calon ketua umum Partai Golongan Karya Mahyudin mendukung agar Musyawarah Nasional yang akan segera digelar diawasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Hal ini untuk mencegah dugaan politik uang yang isunya seringkali berkembang tiap kali Munas Golkar dilaksanakan.

"Setiap Munas selalu dihembuskan isu money politic meskipun itu tidak dapat dibuktikan benar atau tidaknya. Jadi wacana ini baik agar jika hal tersebut memang tidak terbtukti, opini publik terhadap partai Golkar bisa berubah," kata Mahyudin di Banjarmasin, Minggu (13/2/2016).

Mahyudin mengatakan, penyelenggaraan Munas partai politik memang bukanlah acara negara yang harus mendapakan pengawasan dari KPK. Namun, banyak pejabat negara yang akan mengikuti kontestasi dalam Munas ini. Oleh karena itu, KPK harus memastikan tidak ada fasilitas negara yang disalahgunakan.

"Ada yang pakai private jet silakan saja, tapi KPK harus memastikan darimana dapatnya. Jangan sampai jadi gratifikasi. Kalau saya sih naik Garuda saja," ucap Mahyudin.

Mahyudin meyakini, pengawasan yang dilaukan oleh KPK ini bisa menjadi sebuah terobosan apabila berhasil diterapkan. Nantinya, parpol lain juga bisa mengikuti cara ini demi terselenggaranya forum partai yang bersih dan bebas dari politik uang, "Jadi partai modern memang harus seperti itu. Jadi pasti harus diaudit. Kalau enggak, jadi tidak sehat," ucap Mahyudin.

Ide untuk melibatkan KPK dalam Munas Golkar pertama kali muncul dari Wakil Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Riau Agung Laksono.

"KPK dapat menjadi pengawas nantinya. Jadi kalau ada calon ketum yang macam-macam bisa langsung digugurkan," ujar Agung, di Jakarta, Selasa (26/1/2016).

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang pun mengatakan, KPK menangkap sinyalemen adanya peredaran uang di dalam penyelenggaraan munas. KPK akan mengawasi dinamika yang terjadi di internal partai tersebut.

"Kami menangkap sinyal-sinyal itu ada, bahkan kami menangkap jumlahnya yang bakal beredar itu berapa," kata Saut, Sabtu (30/1/2016).

Namun, ia enggan mengungkap data intelejen itu. Saut pun meminta kader partai untuk bersaing secara sehat.

"Kalau enggak, kita tangkepin semua. Tolong angka-angka itu distop," kata Saut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak ada Rencana Bikin Ormas, Apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak ada Rencana Bikin Ormas, Apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

Nasional
Prabowo Harap Semua Pihak Rukun meski Beda Pilihan Politik

Prabowo Harap Semua Pihak Rukun meski Beda Pilihan Politik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com