Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
ADVERTORIAL

Desain Penjajahan Baru di Indonesia Setelah Era Soeharto

Kompas.com - 10/02/2016, 12:04 WIB
advertorial

Penulis

Pancasila yang menjadi ideologi Indonesia tampaknya kini hanya menjadi ideologi tanpa ruh. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh mengkambinghitamkan Pancasila setelah kejatuhan pemerintahan Soeharto.

Bukti lain adalah dicabutnya Tap MPR tentang P4 dan dihilangkannya pelajaran PMP dari kurikulum nasional. Padahal P4 yang berisi referensi sila-sila Pancasila sangat baik untuk masyarakat Indonesia.

"Akibatnya, kalau kita mau memanahami sila-sila Pancasila, maka  tak ada lagi dokumen yang bisa dibaca, karena tafsirnya disilakan pada pasar bebas,” ungkap Ahmad Basarah.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Ketua Badan Sosialisasi dan juga Ketua Fraksi PDI Perjuangan MPR RI Ahmad Basarah pada pembukaan Studi Kebangsaan Mahasiswa Indonesia. Acara yang dilaksanakan di Gedung Nusantara V Komplek Gedung MPR/DPR/DPD pada Selasa (9/02/2016) ini bertemakan Membangun Visi Negarawan Indonesia.

Dalam kesempatan tersebut, Basarah juga mengemukakan bahwa Indonesia kini masih dalam masa penjajahan. Penjajahan terjadi dalam hal ekonomi, terbukti dari bangun tidur hingga tidur kembali, masyarakat Indonesia banyak memakai produk dari luar negeri, seperti sabun, pasta gigi, mobil, hingga telepon genggam.

Desain penjajahan ekonomi ini terjadi bersamaan dengan lengsernya Soeharto. Menurutnya memang ada skenario yang dijalankan untuk melanggengkan penjajahan, khususnya di bidang ekonomi.

Oleh sebab itu, tidak salah bila dikatakan bahwa musuh bangsa Indonesia adalah kapitalisme, sebuah aliran yang menurut Soekarno selalu berusaha mencari keuntungan dengan segala cara. Termasuk dengan cara-cara liberalisme dan kolonialisme.

Pada acara yang dilaksanakan oleh DPP Mahasiswa pancasila (MAPANCAS) tersebut, Basarah mengingatkan kembali keberadaan Maklumat Pemerintah pada 31 Agustus 1945, tentang Salam Merdeka. Melalui Maklumat itu sejak 1 September 1945, Sokarno mengubah salam perjuangan menjadi salam merdeka. Sampai kini maklumat tersebut kata Basarah belum dicabut, sehingga secara yuridis masih berlaku. (Adv)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ketua KPU Ditegur Hakim saat Sidang Sengketa Pileg di MK: Bapak Tidur, Ya?

Ketua KPU Ditegur Hakim saat Sidang Sengketa Pileg di MK: Bapak Tidur, Ya?

Nasional
Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis Disebut Diperlukan, Proyek Mercusuar Perlu Pengawasan

Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis Disebut Diperlukan, Proyek Mercusuar Perlu Pengawasan

Nasional
Kapolri Beri Penghargaan ke 11 Personel di Pegunungan Bintang, Papua

Kapolri Beri Penghargaan ke 11 Personel di Pegunungan Bintang, Papua

Nasional
Pegawai Kementan Bikin Perjalanan Dinas Fiktif demi Penuhi Kebutuhan SYL

Pegawai Kementan Bikin Perjalanan Dinas Fiktif demi Penuhi Kebutuhan SYL

Nasional
Sidang SYL, Saksi Ungkap Permintaan Uang Rp 360 Juta untuk Sapi Kurban

Sidang SYL, Saksi Ungkap Permintaan Uang Rp 360 Juta untuk Sapi Kurban

Nasional
Hadiri Perayaan Ultah Hendropriyono, Prabowo Dihadiahi Patung Diponegoro

Hadiri Perayaan Ultah Hendropriyono, Prabowo Dihadiahi Patung Diponegoro

Nasional
Menag Minta Jemaah Jaga Kesehatan, Suhu Bisa Capai 50 Derajat Celsius pada Puncak Haji

Menag Minta Jemaah Jaga Kesehatan, Suhu Bisa Capai 50 Derajat Celsius pada Puncak Haji

Nasional
Tinjau Pasar Baru di Karawang, Jokowi: Harga Cabai, Bawang, Beras Sudah Turun

Tinjau Pasar Baru di Karawang, Jokowi: Harga Cabai, Bawang, Beras Sudah Turun

Nasional
KPK Sebut Eks Dirut Taspen Kosasih Rekomendasikan Investasi Rp 1 T

KPK Sebut Eks Dirut Taspen Kosasih Rekomendasikan Investasi Rp 1 T

Nasional
Hakim MK Tegur Kuasa Hukum KPU karena Tidak Rapi Menulis Dokumen

Hakim MK Tegur Kuasa Hukum KPU karena Tidak Rapi Menulis Dokumen

Nasional
Jokowi Tanggapi Santai soal Fotonya yang Tak Terpasang di Kantor PDI-P Sumut

Jokowi Tanggapi Santai soal Fotonya yang Tak Terpasang di Kantor PDI-P Sumut

Nasional
Cuaca di Arab Saudi 40 Derajat, Jemaah Haji Diminta Jaga Kesehatan

Cuaca di Arab Saudi 40 Derajat, Jemaah Haji Diminta Jaga Kesehatan

Nasional
 Saksi Ungkap Direktorat di Kementan Wajib Patungan untuk Kebutuhan SYL

Saksi Ungkap Direktorat di Kementan Wajib Patungan untuk Kebutuhan SYL

Nasional
Pertamina Patra Niaga Akan Tetap Salurkan Pertalite Sesuai Penugasan Pemerintah

Pertamina Patra Niaga Akan Tetap Salurkan Pertalite Sesuai Penugasan Pemerintah

Nasional
Menteri KP Targetkan Tambak di Karawang Hasilkan 10.000 Ikan Nila Salin Per Tahun

Menteri KP Targetkan Tambak di Karawang Hasilkan 10.000 Ikan Nila Salin Per Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com