Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Polisi Tetapkan Tersangka Baru dalam Kasus Korupsi Bandara Paser

Kompas.com - 04/02/2016, 00:14 WIB
Kontributor Balikpapan, Dani J

Penulis

BALIKPAPAN, KOMPAS.com - Tipikor Polda Kaltim kembali menetapkan lima tersangka korupsi pembangunan bandara Kabupaten Paser, Kalimantan Timur. Satu dari kelima tersangka adalah pejabat setempat.

Polisi juga menetapkan tersangka terhadap dua orang direktur, seorang komisaris, dan satu pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK).

"Penetapan tersangka sejak kemarin (Selasa)," kata Kabid Humas Polda Kaltim, Kombespol Fajar Setiawan, Rabu (3/2/2016).

Fajar menyebutkan identitas para tersangka, yakni pejabat Paser berinisial BP, komisari HS, dirut HRP dan SB dan PPTK berinisial LB.

Fajar mengatakan, pihaknya belum bisa mengungkap peran kelima tersangka baru ini dalam pembangunan bandara. Menurut dia, banyak informasi yang hanya bisa terungkap dalam penyidikan saja.

"Yang pasti peran mereka setelah menang sebagai pembangun bandara itu pasti ada yang bekerja meratakan tanah, menggaruk, dan sebagainya. Tentu dipanggilin semua," kata Fajar.

Fajar mengatakan, tersangka korupsi pembangunan bandara Paser bisa bertambah.

Polisi ngebut dalam pengungkapan korupsi bandara Paser. Proyek di daerah Padang Pangrapat, Rantau Panjang, Paser, ini dikerjakan dari 2011 sampai 2014 dengan anggaran Rp 389 miliar.

Karena tak memenuhi target, pemerintah menghentikan pembangunan bandara. Selama itu, pemerintah telah mengeluarkan Rp 120 miliar.

Polisi turut mengawasi penggunaan anggaran ini. Polisi mendapati selisih Rp 38,9 miliar dan telah diperkuat melalui verifikasi Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Polisi menilai, selisih itu sebagai pekerjaan fiktif.

Dari penyelidikan sejak pertengahan 2015, polisi akhirnya menahan empat orang di awal 2016. Salah satu dari mereka adalah mantan kepala Dinas Perhubungan dan seorang staf di dinas tersebut.

Di lain kesempatan, Kasubid Tipikor Polda Kaltim, AKBP Feri Jaya mengatakan, polisi menggeledah kantor Bappeda, Dishub, dan sejumlah asisten bupati pada Januari lalu.

Polisi membawa sejumlah dokumen terkait pembangunan bandara, saat itu. Februari 2016 ini, lima tersangka baru ditetapkan. Nama seorang pejabat kembali muncul di antara para tersangka itu.

"Tersangka baru, mulai dari pelaksana, tim lobi, dan pemenang lelang konstruksi," kata Feri Jaya, saat itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Nasional
Dilema Prabowo Membawa Orang 'Toxic'

Dilema Prabowo Membawa Orang "Toxic"

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Nasional
Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Nasional
Menakar Siapa Orang 'Toxic' yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Menakar Siapa Orang "Toxic" yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Nasional
Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Nasional
SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Nasional
Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com