Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

MUI Segera Terbitkan Fatwa untuk Gafatar

Kompas.com - 26/01/2016, 22:04 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Majelis Ulama Indonesia (MUI) akan segera menerbitkan fatwa terkait organisasi Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar).

Fatwa tersebut akan segera disampaikan karena telah selesai dikaji oleh komisi kajian dan komisi fatwa MUI.

"MUI secepatnya mengeluarkan fatwa tentang itu, insya Allah awal Februari keluar," kata Wakil Sekretaris Jenderal MUI, Zaitun Rasmin, di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (26/1/2016).

Zaitun menuturkan, perwakilan MUI di Aceh dan Kalimantan Barat telah menerbitkan fatwa bahwa Gafatar adalah aliran sesat.

Menurut Zaitun, fatwa MUI pusat jarang sekali berbeda dengan fatwa MUI di daerah.

Ia melanjutkan, fatwa sesat untuk Gafatar muncul karena ajaran yang disampaikan tidak sesuai dengan agama Islam.

Zaitun juga menuding bahwa Gafatar mengada-ada ketika menyebut berpegang teguh pada paham Millah Abraham demi memadukan paham Yahudi, Kristen, dan Islam.

"Kami imbau agar masyarakat menyerahkan masalah ini kepada pemerintah. Semua ormas Islam (diharapkan) agar tidak melakukan tindakan salah secara fisik. Biarkan pemerintah bekerja, dan MUI menyelesaikan masalah penyimpangan paham itu," ucapnya.

Mantan Ketua Umum Gafatar, Mahful M Tumanurung, mengatakan bahwa keyakinan Gafatar berbeda dengan agama Islam.

Karena itu, dia menolak fatwa MUI bahwa Gafatar menyebarkan aliran sesat.

"Kami tidak memiliki paham yang sama, kami bukan bagian dari mereka. Bagaimana kami difatwa kalau kami ada di luar?" kata Mahful dalam konferensi pers di Gedung YLBHI, Jakarta, Selasa.

Mahful menekankan, mayoritas eks anggota Gafatar telah keluar dari keyakinan agama Islam yang dipercaya secara umum.

Ajaran yang dipegang teguh adalah paham Millah Abraham yang dianggap sebagai jalan kebenaran.

Pria yang mengaku lulusan UIN Syarif Hidayatullah, Ciputat, ini mengatakan, Gafatar menggelar kongres pada 14 Agustus 2011, dan menetapkannya sebagai ketua umum.

Program utama Gafatar adalah pertanian mandiri. Namun, pada 13 Agustus 2015, organisasi Gafatar dibubarkan melalui kongres luar biasa.

Pembubaran organisasi Gafatar, kata Mahful, dilakukan karena berbagai alasan. Sejak saat itu, semua anggota Gafatar diberi keleluasaan untuk tetap menjalankan program, berikut keyakinan yang dianut.

Mahful menekankan, Gafatar tidak pernah sembunyi-sembunyi melakukan perekrutan anggota.

Ia juga mengaku sempat meminta waktu untuk berdialog dengan MUI pada medio 2015, tetapi tidak pernah ditanggapi.

"Kantor kami terbuka lebar, kenapa ketika kami eksis kami tidak pernah diajak berdiskusi? Kenapa tiba-tiba kami diberi fatwa? Apakah Anda (MUI) pernah berdialog dengan kami?" ucap Mahful.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak ada Rencana Bikin Ormas, Apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak ada Rencana Bikin Ormas, Apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com