Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Imparsial: Perlu Ada Ruang Dialog di Penjara untuk Ubah Ideologi Teroris

Kompas.com - 26/01/2016, 06:40 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Imparsial Al Araf mengatakan, perlu ada kajian mendalam terkait rencana pemerintah membangun penjara khusus pelaku terorisme.

Jika rencana itu direalisasikan, pemerintah harus melakukan pengawasan secara konsisten terhadap kondisi di dalam penjara. (Baca: Ini Strategi Pemerintah Cegah Penyebaran Paham Radikal di Lapas)

Ia menilai, pengawasan ini penting agar penjara tak menjadi tempat untuk memperkuat benih-benih ideologi kekerasan baru.

Al Araf mengatakan, setiap penjara seharusnya memiliki ruang-ruang dialog sebagai salah satu upaya deradikalisasi.

(Baca: Lapas Khusus Bisa Buat Narapidana Teroris Berkomplot)

Ruang dialog tersebut bisa digunakan sebagai sarana untuk mengubah pandangan pelaku terhadap paham kekerasan tertentu.

"Perlu dikaji lebih mendalam. Buka ruang-ruang dialog. Jadi, di penjara manapun seharusnya punya ruang dialog untuk mengubah cara pandang atau ideologi mereka. Jangan sampai penjara khusus malah justru mengisolasi mereka," ujar Al Araf, ketika ditemui di Kantor Imparsial, Jakarta Selatan, Senin (25/1/2016).

Ia menilai, pelaku terorisme tetap menganut paham radikal setelah keluar dari penjara karena tidak adanya ruang dialog di dalam penjara.  (Baca: Ini Sejumlah Kekhawatiran jika Para Teroris Dipenjara di Lapas Khusus)

Hingga saat ini, pemerintah masih mengkaji wacana pembentukan lapas khusus bagi terpidana terorisme.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly mengatakan, penempatan terpidana terorisme di lapas yang sama atau terpisah dengan terpidana lain dianggap Yasonna sama-sama memiliki kekurangan.

"Kalau dibuat sendiri (lapas khusus terpidana terorisme) mereka bisa berkomplot lagi," kata Yasonna, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (19/1/2016).

Jika terpidana terorisme digabung dengan terpidana lain, dikhawatirkan terjadi proses baiat. Ini disebabkan beberapa narapidana kasus pidana umum langsung menjadi radikal setelah dibaiat oleh narapidana terorisme di dalam lapas.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sejarah Hari Buku Nasional

Sejarah Hari Buku Nasional

Nasional
Tanggal 15 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 15 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
UPDATE BNPB: 19 Orang Meninggal akibat Banjir Bandang di Agam Sumbar

UPDATE BNPB: 19 Orang Meninggal akibat Banjir Bandang di Agam Sumbar

Nasional
KNKT Investigasi Kecelakaan Bus Rombongan Siswa di Subang, Fokus pada Kelayakan Kendaraan

KNKT Investigasi Kecelakaan Bus Rombongan Siswa di Subang, Fokus pada Kelayakan Kendaraan

Nasional
Partai Buruh Berniat Gugat Aturan Usung Calon Kepala Daerah ke MK

Partai Buruh Berniat Gugat Aturan Usung Calon Kepala Daerah ke MK

Nasional
Cerita Sulitnya Jadi Ketua KPK, Agus Rahardjo: Penyidik Tunduk ke Kapolri, Kejaksaan, Sampai BIN

Cerita Sulitnya Jadi Ketua KPK, Agus Rahardjo: Penyidik Tunduk ke Kapolri, Kejaksaan, Sampai BIN

Nasional
Jemaah Haji Mulai Diberangkatkan, Fahira Idris: Semoga Sehat, Selamat, dan Mabrur

Jemaah Haji Mulai Diberangkatkan, Fahira Idris: Semoga Sehat, Selamat, dan Mabrur

Nasional
Jemaah Haji Gelombang Pertama Tiba di Madinah, Disambut Meriah

Jemaah Haji Gelombang Pertama Tiba di Madinah, Disambut Meriah

Nasional
Jokowi Diminta Tak Cawe-cawe Pemilihan Capim KPK

Jokowi Diminta Tak Cawe-cawe Pemilihan Capim KPK

Nasional
PBNU: Pratik Haji Ilegal Rampas Hak Kenyamanan Jemaah

PBNU: Pratik Haji Ilegal Rampas Hak Kenyamanan Jemaah

Nasional
Prabowo Disebut Bisa Kena Getah jika Pansel Capim KPK Bentukan Jokowi Buruk

Prabowo Disebut Bisa Kena Getah jika Pansel Capim KPK Bentukan Jokowi Buruk

Nasional
Gerindra Dorong Penyederhanaan Demokrasi Indonesia: Rakyat Tak Harus Berhadapan dengan TPS

Gerindra Dorong Penyederhanaan Demokrasi Indonesia: Rakyat Tak Harus Berhadapan dengan TPS

Nasional
Sekjen Gerindra Sebut Revisi UU Kementerian Negara Dimungkinkan Tuntas Sebelum Pelantikan Prabowo

Sekjen Gerindra Sebut Revisi UU Kementerian Negara Dimungkinkan Tuntas Sebelum Pelantikan Prabowo

Nasional
Pimpinan Komisi X Bantah Pernyataan Stafsus Jokowi soal Banyak Keluarga dan Orang Dekat DPR Menerima KIP Kuliah

Pimpinan Komisi X Bantah Pernyataan Stafsus Jokowi soal Banyak Keluarga dan Orang Dekat DPR Menerima KIP Kuliah

Nasional
Gerindra Siapkan 4 Kader Maju Pilkada DKI, Ada Riza Patria, Budi Satrio, dan Sara

Gerindra Siapkan 4 Kader Maju Pilkada DKI, Ada Riza Patria, Budi Satrio, dan Sara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com