Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sambangi Papua, Jokowi Diminta Tak Hanya Rayakan Tahun Baru

Kompas.com - 31/12/2015, 14:28 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) mengingatkan Presiden Joko Widodo untuk membuka dialog dengan masyarakat sekitar mengenai peristiwa penembakan di Sinak, Papua.

Menurut Direktur LBH Jakarta, Alghiffari Aqsa, kunjungan Presiden ke Papua semestinya tak hanya dihabiskan untuk berbagai peresmian dan merayakan malam tahun baru.

"Presiden kalau ke Papua jangan hanya untuk piknik tahun baru dan sekadar seremonial peresmian ini itu saja. Jokowi harus mengakui dulu bahwa memang ada masalah di Papua, dan segera buka ruang dialog seperti yang diinginkan oleh rakyat Papua," ujar Alghiffari melalui siaran pers, Kamis (31/12/2015).

Alghiffari mengatakan, kekerasan di Papua hampir terjadi setiap hari sehingga dianggap masalah yang sangat fundamental. Namun, ia menyayangkan respons Jokowi saat disinggung soal penembakan tersebut.

"Masalah ini tidak bisa diselesaikan hanya dengan menutup mata dan berpura-pura bahwa tidak ada masalah di Papua. Presiden Jokowi malah mengatakan bahwa sudah tidak ada masalah lagi di Papua," kata dia.

Alghif mengatakan, LBH mendukung jalannya proses hukum oleh kepolisian dalam pengusutan kasus ini. Ia mengingatkan agar polisi bertindak profesional.

"Tidak menggunakan cara represif yang berlebihan seperti yang selama ini digunakan di Papua. Jangan sampai ada jatuh korban lainnya," kata Alghif.

Dalam siaran  pers yang sama, Koordinator SKP-HAM Papua, Peneas Lokbere mengatakan, Jokowi harus memerintahkan gencatan senjata untuk kedua belah pihak. Menurut dia, hal tersebut penting dilakukan untuk krluar dari krisis di Papua.

Selain itu, Jokowi juga didesak untuk menuntaskan janjinya menyelesaikan kasus Paniai yang terjadi pada 8 Desember 2014 lalu.

"Kalau kekerasan lawan dengan kekerasan hanya akan lahirkan dendam, dan dendam akan lahirkan kekerasan, ini siklus kekerasan yang ada di Papua. Karena itu gencatan senjata harus dilakukan," kata Peneas.

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta dan Solidaritas Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia (SKP-HAM) Papua mengingatkan kepolisian agar bertindak profesional dalam mengejar pelaku penembakan di Sinak, Papua.

LBH Jakarta dan SKP-HAM Papua juga mengingatkan kepada Presiden Jokowi untuk membuka ruang dialog dengan Papua mengingat kekerasan yang terus terjadi di Papua.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Nasional
Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Nasional
Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Nasional
Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Nasional
Sebut Caleg Terpilih Tak Wajib Mundur jika Maju Pilkada, Ketua KPU Dinilai Ingkari Aturan Sendiri

Sebut Caleg Terpilih Tak Wajib Mundur jika Maju Pilkada, Ketua KPU Dinilai Ingkari Aturan Sendiri

Nasional
Minta La Nyalla Kembali Pimpin DPD RI, Fahira Idris: Penguatan DPD RI Idealnya Dipimpin Sosok Pendobrak

Minta La Nyalla Kembali Pimpin DPD RI, Fahira Idris: Penguatan DPD RI Idealnya Dipimpin Sosok Pendobrak

Nasional
Sejumlah Bantuan Jokowi ke Prabowo Siapkan Pemerintahan ke Depan...

Sejumlah Bantuan Jokowi ke Prabowo Siapkan Pemerintahan ke Depan...

Nasional
Amankan World Water Forum 2024 di Bali, Korlantas Kirim 1.532 Polantas Gabungan

Amankan World Water Forum 2024 di Bali, Korlantas Kirim 1.532 Polantas Gabungan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com