Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Rencana Penghapusan BP Batam, Pemerintah Masih Butuh Komunikasi dengan Pihak Terkait

Kompas.com - 31/12/2015, 14:12 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

BATAM, KOMPAS.com - Rencana pemerintah menghapus Badan Pengusahaan (BP) Batam rupanya belum dikomunikasikan dengan para stakeholder.

Hal tersebut diungkapkan Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri Dodi Riadmadji.

"Belum dikomunikasikan. Baik dengan Pemda, DPRD, pihak otorita Batamnya dan investor," ujar Dodi, di Batam, Kamis (31/12/2015) siang.

Pemerintah berencana menghapus BP Batam agar kewenangannya diserahkan ke pemerintah daerah. Akan tetapi, hal ini baru sebatas hasil rapat kabinet di Istana negara, beberapa waktu lalu.

Rapat tersebut dipimpin langsung Presiden Joko Widodo, Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Darmin Nasution, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan HAM Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan sejumlah menteri lain.

"Dalam rapat, awalnya membicarakan hal-hal yang menghambat investasi. Salah satu isunya lalu ke arah adanya aturan yang menghambat. Maka penyelesaiannya adalah pemangkasan aturan dan penyempurnaan pelayanan. Nah, di Batam, dicetuskanlah ide soal penghapusan BP Batam agar diserahkan ke pemerintah daerah," ujar Dodi.

Dodi mengatakan, penghapusan BP Batam dan menyerahkan kewenangan ke pemerintah daerah semacam itu tidak semudah membalik telapak tangan. 

"Akan dilakukan komunikasi dengan yang mengikutsertakan stakeholder. Intinya ini adalah mempercepat dan menarik investasi. Kuncinya, perangkat pemerintah daerah harus kapabel agar peralihan ini sukses," ujar Dodi.

Penghapusan BP Batam

Sebelumnya, pemerintah berencana menghapus BP Batam pada awal 2016 mendatang dan mengganti dengan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

"Target kami, Januari 2016, PB Batam akan kami hapuskan," ujar Tjahjo di Tanjung Pinang Kepulauan Riau, Rabu kemarin.

Rencana itu, kata Tjahjo, telah sesuai dengan keputusan rapat dengan Presiden Joko Widodo dan sejumlah menteri terkait. Pemerintah berpendapat, keberadaan BP Batam berikut pola manajemennya tidak dapat menarik investasi lebih banyak lagi. Sebab, terjadi tumpang tindih kewenangan, yakni antara pemerintah daerah dengan BP Batam.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com