Jokowi Diminta Tidak Usulkan Budi Gunawan sebagai Pengganti Badrodin

Koordinator Kontras Haris Azhar menilai, citra pemerintahan Jokowi akan "terjun bebas" jika mencalonkan Budi Gunawan. (Baca: Kompolnas Sebut Soliditas Polri Terganggu akibat Kasus Budi Gunawan)

"Jika itu terjadi, Jokowi sedang memperluas lubang lumpurnya di mata publik. Jadi, kepercayaan publik pasti akan semakin turun," kata Haris di Kantor Kontras Jalan Kramat II, Senen, Jakarta Pusat, Sabtu (26/12/2015).

"Kita lihat, apakah dia punya langkah yang baik untuk memilih kapolri atau tidak," kata dia.

Haris memprediksi, isu pergantian kapolri ini mulai ramai awal 2016 mendatang. Pasalnya, menurut dia, Badrodin akan pensiun sebagai kapolri dalam enam bulan ke depan.

"Soal pergantian kapolri, ini akan jadi satu 'bola panas' untuk menguji pemerintahan Jokowi," ucap Haris.

Ia juga menilai bahwa kinerja Polri 2015 menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Padahal, menurut Haris, Polri telah memiliki telah menyatakan berkomitmen dalam sejumlah agenda, yakni mendorong efektivitas fungsi polisi, akuntabel, dan transparan sehingga mendorong perlindungan hak-hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009.

Pada Februari lalu, Jokowi sempat mengusulkan Budi Gunawan sebagai kapolri. Ketika itu, Budi berstatus tersangka Komisi Pemberantasan Korupsi.

Namun, Komisi III tetap memutuskan untuk meloloskan Budi dalam uji kelayakan dan kepatutan. (Baca: Cerita Jokowi Lawan Megawati dan Budi Gunawan)

Langkah Budi Gunawan untuk menjadi kapolri ini kemudian dihentikan Presiden. Ia membatalkan rencana pelantikan Budi lalu mengusulkan Badrodin sebagai calon kepala Polri yang baru.

Badrodin pun diangkat sebagai Kapolri, kemudian Budi dilantik menjadi Wakil Kapolri.