Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Lantik 10 Duta Besar Indonesia

Kompas.com - 23/12/2015, 11:40 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo melantik sepuluh Duta Besar Republik Indonesia yang akan bertugas di luar negeri, Rabu (23/12/2015), di Istana Negara, Jakarta.

Pelantikan ini berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 138/P Tahun 2015 yang ditandatangani pada 23 Desember 2015.

Sepuluh duta besar yang dilantik itu adalah:
- I Gusti Agung Wesakapuja sebagai Duta Besar untuk Kerajaan Belanda dan Organization for Prohibition of Chemical Weapons yang berkedudukan di Den Haag.

- Marsekal Madya (purn) Muhammad Basri Sidehabi sebagai Duta Besar Qatar yang berkedudukan di Doha.

- Marsekal Madya TNI (purn) Budhy Santoso sebagai Duta Besar Republik Panama merangkap Honduras, Kosta Rika, dan Nikaragua berkedudukan di Panama City, Panama.

- Mansyur Pangeran sebagai Duta Besar Senegal merangkap Cago Verde, Republik Gambia, Republik Guinea Bissau, Republik Mali, Republik Pantai Gading, dan Republik Sierra Leone berkedudukan Dakar, Senegal.

- Musthofa Taufik Abdul Latif sebagai Duta Besar Kesultanan Oman berkedudukan di Muscat.

- Raden Bagas Hapsoro sebagai Duta Besar Kerajaan Swedia merangkap Latvia, berkedudukan di Stockholm, Swedia.

- I Gede Ngurah Swajaya sebagai Duta Besar Singapura berkedudukan di Singapura.

- Rizal Sukma sebagai Duta Besar Kerajaan Inggris merangkap Republik Irlandia dan International Maritime Organization berkedudukan di London, Inggris.

- Ibnu Hadi sebagai Duta Besar Republik Sosialis Vietnam berkedudukan di Hanoi.

- Dian Triansyah Djani sebagai Duta Besar/Wakil Tetap RI untuk PBB dan organisasi internasional lainnya di New York, berkedudukan di New York.

"Bahwa saya akan lakukan dengan setia segala perintah yang dilakukan pemerintah pusat dan saya akan penuhi dengan setia segala kewajiban sebagai Duta Besar Indonesia," ucap para duta besar saat mengucapkan sumpah jabatan yang dibacakan oleh Presiden Jokowi.

Acara pelantikan sepuluh duta besar ini dihadiri Wakil Presiden Jusuf Kalla, sejumlah menteri Kabinet Kerja dan pimpinan lembaga negara.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dede Yusuf Menolak Diusung di Pilkada DKI dan Jabar: Bukan Opsi yang Menguntungkan

Dede Yusuf Menolak Diusung di Pilkada DKI dan Jabar: Bukan Opsi yang Menguntungkan

Nasional
DPR Bakal Panggil Mendikbud Nadiem Buntut Biaya UKT Mahasiswa Meroket Sampai 500 Persen

DPR Bakal Panggil Mendikbud Nadiem Buntut Biaya UKT Mahasiswa Meroket Sampai 500 Persen

Nasional
Pasal dalam UU Kementerian Negara yang Direvisi: Jumlah Menteri hingga Pengertian Wakil Menteri

Pasal dalam UU Kementerian Negara yang Direvisi: Jumlah Menteri hingga Pengertian Wakil Menteri

Nasional
Jokowi Disebut Tak Perlu Terlibat di Pemerintahan Mendatang, Beri Kedaulatan Penuh pada Presiden Terpilih

Jokowi Disebut Tak Perlu Terlibat di Pemerintahan Mendatang, Beri Kedaulatan Penuh pada Presiden Terpilih

Nasional
Kekayaan Miliaran Rupiah Indira Chunda, Anak SYL yang Biaya Kecantikannya Ditanggung Negara

Kekayaan Miliaran Rupiah Indira Chunda, Anak SYL yang Biaya Kecantikannya Ditanggung Negara

Nasional
LPSK dan Kemenkumham Bakal Sediakan Rutan Khusus 'Justice Collaborator'

LPSK dan Kemenkumham Bakal Sediakan Rutan Khusus "Justice Collaborator"

Nasional
Alasan Dirut Pertamina Karen Agustiawan Hadirkan JK sebagai Saksi Meringankan

Alasan Dirut Pertamina Karen Agustiawan Hadirkan JK sebagai Saksi Meringankan

Nasional
Dewas KPK Tolak Ahli yang Dihadirkan Nurul Ghufron karena Dinilai Tidak Relevan

Dewas KPK Tolak Ahli yang Dihadirkan Nurul Ghufron karena Dinilai Tidak Relevan

Nasional
Mengadu ke DPR gara-gara UKT Naik 500 Persen, Mahasiswa Unsoed: Bagaimana Kita Tidak Marah?

Mengadu ke DPR gara-gara UKT Naik 500 Persen, Mahasiswa Unsoed: Bagaimana Kita Tidak Marah?

Nasional
Soal Revisi UU MK, Hamdan Zoelva: Hakim Konstitusi Jadi Sangat Tergantung Lembaga Pengusulnya

Soal Revisi UU MK, Hamdan Zoelva: Hakim Konstitusi Jadi Sangat Tergantung Lembaga Pengusulnya

Nasional
Cecar Sekjen DPR, KPK Duga Ada Vendor Terima Keuntungan dari Perbuatan Melawan Hukum

Cecar Sekjen DPR, KPK Duga Ada Vendor Terima Keuntungan dari Perbuatan Melawan Hukum

Nasional
Nurul Ghufron Sebut Komunikasi dengan Eks Anak Buah SYL Tak Terkait Kasus Korupsi

Nurul Ghufron Sebut Komunikasi dengan Eks Anak Buah SYL Tak Terkait Kasus Korupsi

Nasional
TNI AL Sebut Sumsel dan Jambi Daerah Rawan Penyelundupan Benih Lobster Keluar Negeri

TNI AL Sebut Sumsel dan Jambi Daerah Rawan Penyelundupan Benih Lobster Keluar Negeri

Nasional
Ketua KPK Mengaku Tak Tahu-menahu Masalah Etik Nurul Ghufron dengan Pihak Kementan

Ketua KPK Mengaku Tak Tahu-menahu Masalah Etik Nurul Ghufron dengan Pihak Kementan

Nasional
Suara Tepuk Tangan Penuhi Ruang Sidang Tipikor Saat JK Sebut Semua BUMN Harus Dihukum

Suara Tepuk Tangan Penuhi Ruang Sidang Tipikor Saat JK Sebut Semua BUMN Harus Dihukum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com