Politisi PDI-P Nilai Titik Kegaduhan Ada di Wapres

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Fraksi PDI Perjuangan, Masinton Pasaribu, menilai bahwa Wakil Presiden Jusuf Kalla ikut berperan dalam beberapa kegaduhan politik yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir.

Masinton mengingatkan agar Jusuf Kalla (JK) tidak menggunakan jabatannya yang tinggi untuk kepentingan usaha pribadi.

"Jangan mencampuradukkan jabatan dengan kepentingan bisnis. Itu yang harus ditagih ke JK," ujar Masinton saat menjadi narasumber dalam sebuah diskusi di Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (20/12/2015).

Menurut Masinton, kegaduhan diawali pembelaan Kalla saat Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli menyebut, kebijakan pemerintah untuk melaksanakan proyek pembangunan pembangkit listrik 35.000 megawatt tidak masuk akal.

Masinton melanjutkan, kegaduhan berikutnya timbul saat dugaan kasus korupsi di PT Pelindo II mencuat, yang diduga melibatkan Direktur Utama PT Pelindo II Richard Joost Lino. Kalla dinilai melakukan intervensi dengan meminta penegak hukum untuk menghentikan pengusutan kasus di PT Pelindo II.

Tak hanya itu, Kalla juga dinilai berperan dalam pergantian Kepala Badan Reserse Polri Komjen Budi Waseso, yang saat itu tengah mengusut kasus di Pelindo. Kegaduhan ketiga yang dinilai cukup melibatkan peran Kalla adalah masalah perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia.

Pertemuan salah satu anggota keluarga Jusuf Kalla dengan petinggi Freeport dianggap sebagai indikasi adanya peran Kalla untuk mencari keuntungan dalam proses renegosiasi kontrak.

"Titik kegaduhan itu ada di Wapres, yang berkaitan dengan aspek bisnis. Ingat, Soeharto itu jatuh ketika anak-anaknya menggunakan kekuasaan untuk berbisnis," kata Masinton.