KPK Tetapkan Anak Buah Nazaruddin sebagai Tersangka Kasus Korupsi Alkes

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Direktur Marketing PT Anugrah Nusantara Minarsih sebagai tersangka.

Minarsih diduga melakukan tindak pidana korupsi dalam pengadaan peralatan kesehatan dan laboratorium RS Tropik Infeksi di Universitas Airlangga tahap I dan II Tahun Anggaran 2010.

"Dalam pengembangan penyelidikan, KPK menemukan minimal dua alat bukti yang cukup untuk meningkatkan status kasus tersebut ke penyidikan," ujar Pelaksana harian Kepala Biro Humas KPK Yuyuk Andriati di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (18/12/2015).

PT Anugrah Nusantara merupakan pemegang sejumlah perusahaan milik mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin.

Selain Minarsih, KPK juga menetapkan Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kementerian Kesehatan Bambang Giyatno Raharjo sebagai tersangka.

Yuyuk mengatakan, Minarsih dan Bambang selaku Pengguna Anggaran diduga menyalahgunakan wewenang untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi terkait pengadaan peralatan kesehatan dan laboratorium RS Tropik Infeksi di Universitas Airlangga tahap I dan II Tahun Anggaran 2010.

Yuyuk mengatakan, total nilai proyek sekitar Rp 87 miliar. "Akibatnya, negara diduga mengalami kerugian sekitar Rp 17 miliar," kata Yuyuk.

Atas perbuatannya, Bambang dikenakan Pasal 2 ayat (1) dan atau Pasal 3 dan atau Pasal 12 huruf a atau b dan atau Pasal 5 ayat (2) dan atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Sedangkan, Minarsih disangka melanggar Pasal 2 ayat (1) dan atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.