Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPU Ragukan 5 Pilkada yang Ditunda Bisa Dilaksanakan Tahun Ini

Kompas.com - 10/12/2015, 21:19 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum dapat memastikan terkait waktu pelaksanaan Pilkada Serentak di lima daerah yang sempat tertunda.

Tak menutup kemungkinan pilkada di lima daerah tersebut digeser hingga 2016.

Kelima daerah tersebut adalah Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Fakfak, Kabupaten Simalungun, Kota Manado, dan Kota Pematangsiantar.

"Kami belum bisa prediksi apakah (dilaksanakan) 2015 atau 2016," tutur Komisioner KPU Pusat, Ferry Kurnia Rizkiyansyah di Kantor KPU Pusat, Jakarta Pusat, Kamis (10/12/2015) sore.

"Yang saat ini kita lakukan ialah tiga daerah tunggu putusan akhir dan dua daerah kita ajukan kasasi," ucapnya.

Ferry menambahkan, KPU akan mengupayakan agar Mahkamah Agung memprioritaskan kasus terkait pilkada tersebut agar dengan cepat dapat dilakukan pengadaan logistik.

Diwawancarai terpisah, Komisioner KPU lainnya, Hadar Nafis Gumay mengatakan, tingkat kesiapan logistik di kelima daerah tersebut berbeda-beda.

Menurut dia, ada daerah yang sempat mencetak logistik surat suara dengan mencantumkan pasangan calon yang kemudian dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS).

Daerah yang dimaksud adalah Kalimantan Tengah. Sebelumnya, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Tengah, Ujang Iskandar dan Jawawi sempat dinyatakan TMS.

Padahal, saat itu surat suara dengan menyertakan pasangan calon tersebut sudah sebagian dicetak.

Karena hanya menyisakan dua pasangan calon, maka logistik surat suara baru harus dicetak.

Namun, menyusul dikabulkannya gugatan Ujang-Jawawi oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN), pasangan calon tersebut kembali diikutsertakan kembali.

"Jadi logistik itu sebenarnya sudah ada juga," kata Hadar.

Hadar menambahkan, untuk daerah lainnya memang harus ada pencetakan ulang surat suara. Namun, untuk mencetak kembali KPU juga harus menyesuaikan dengan putusan akhir pengadilan.

"Tapi logistik yang turun ke bawah kami tarik, itu disimpan dengan baik supaya tidak rusak," ucap Hadar.

"Nanti kita lihat apakah kita akan menggunakan itu atau kita menggunakan yang lain sesuai putusan pengadilannya," kata dia.

Hadar mengakui pihaknya belum menetapkan apakah nantinya kelima daerah yang pilkadanya ditunda tersebut akan melaksanakan pilkada secara serempak.

Menurut dia, penetapan hari pemungutan bagi kelimanya tergantung kapan proses pengadilan bagi kelimanya dapat diselesaikan.

"Tapi kami sangat berharap itu bisa dilaksanakan serempak, atau pun masing-masing di tahun 2015 di bulan Desember ini," ujar Hadar.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggapi Isu 'Presidential Club', PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Tanggapi Isu "Presidential Club", PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Nasional
Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Nasional
Golkar: 'Presidential Club' Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Golkar: "Presidential Club" Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Nasional
Jokowi Diprediksi Gandeng Prabowo Buat Tebar Pengaruh di Pilkada 2024

Jokowi Diprediksi Gandeng Prabowo Buat Tebar Pengaruh di Pilkada 2024

Nasional
Kans Parpol Pro Prabowo-Gibran Dengarkan Jokowi Tergantung Relasi

Kans Parpol Pro Prabowo-Gibran Dengarkan Jokowi Tergantung Relasi

Nasional
Demokrat Yakin Jokowi-Megawati Bisa Bersatu di 'Presidential Club'

Demokrat Yakin Jokowi-Megawati Bisa Bersatu di "Presidential Club"

Nasional
Sebut SBY Setuju Prabowo Bentuk 'Presidential Club', Demokrat: Seperti yang AS Lakukan

Sebut SBY Setuju Prabowo Bentuk "Presidential Club", Demokrat: Seperti yang AS Lakukan

Nasional
Jokowi Diperkirakan Bakal Gunakan Pengaruhnya di Pilkada Serentak 2024

Jokowi Diperkirakan Bakal Gunakan Pengaruhnya di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Soal Kemungkinan Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin: Kita Lihat pada 20 Oktober

Soal Kemungkinan Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin: Kita Lihat pada 20 Oktober

Nasional
Kementerian PPPA Akan Dampingi Anak Korban Mutilasi di Ciamis

Kementerian PPPA Akan Dampingi Anak Korban Mutilasi di Ciamis

Nasional
'Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya'

"Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya"

Nasional
Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Nasional
Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

Nasional
Halal Bihalal Akabri 1971-1975, Prabowo Kenang Digembleng Senior

Halal Bihalal Akabri 1971-1975, Prabowo Kenang Digembleng Senior

Nasional
Anggap “Presidential Club” Positif, Cak Imin:  Waktunya Lupakan Perbedaan dan Konflik

Anggap “Presidential Club” Positif, Cak Imin: Waktunya Lupakan Perbedaan dan Konflik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com