Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Megawati Merasa Sering Di-"bully" Media

Kompas.com - 07/12/2015, 13:15 WIB
Abba Gabrillin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Presiden RI, Megawati Soekarnoputri, menilai, masyarakat saat ini enggan memelihara budaya bergotong royong, dan lebih memilih untuk menjatuhkan satu sama lain.

Ia pun mencontohkan pengalamannya. Menurut Mega, ia kerap di-bully media.

"Kenapa bangsa kita jadi tidak mau bergotong royong, tetapi menjatuhkan orang. Saya bilang ke wartawan, kamu itu sering mem-bully saya lo. Coba kamu di-bully, baru kamu tahu rasanya seperti apa," ujar Megawati saat memberikan pidato pada Simposium Kebangsaan di Gedung Nusantara IV DPR, Jakarta, Senin (7/12/2015).

Oleh karena itu, kata Mega, masyarakat memerlukan revolusi mental seperti yang digagas Presiden Joko Widodo agar bangsa Indonesia tidak mengembangkan semangat untuk saling menjatuhkan.

Mega mengaku pernah bertanya kepada Presiden Joko Widodo mengenai gagasan revolusi mental. Namun, ia ragu bahwa gagasan tersebut bisa diimplementasikan karena kecenderungan masyarakat yang saling menjatuhkan.

Upaya menjatuhkan tersebut, kata Mega, sering dilakukan media. Salah satunya ketika kata-katanya disampaikan secara tidak lengkap di dalam media.

Mega mencontohkan, pernyataannya sering dipersepsikan berbeda oleh media massa.

"Saya guyon sama Presiden dan Wapres, saya bilang, 'Saya ini juga Presiden loh, Pak. Ketum partai, tanggung jawabnya nasional. Ini bukan sombong loh, lihat undang-undang. Jangan nanti di-bully, (lalu) saya dibilang sombong,'" kata Mega.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Saat 'Food Estate' Jegal Kementan Raih 'WTP', Uang Rp 5 Miliar Jadi Pelicin untuk Auditor BPK

Saat "Food Estate" Jegal Kementan Raih "WTP", Uang Rp 5 Miliar Jadi Pelicin untuk Auditor BPK

Nasional
Usai Prabowo Nyatakan Tak Mau Pemerintahannya Digangggu...

Usai Prabowo Nyatakan Tak Mau Pemerintahannya Digangggu...

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Berangkat, Menag: Luruskan Niat Jaga Kesehatan

Kloter Pertama Jemaah Haji Berangkat, Menag: Luruskan Niat Jaga Kesehatan

Nasional
Ketua KPU yang Tak Jera: Perlunya Pemberatan Hukuman

Ketua KPU yang Tak Jera: Perlunya Pemberatan Hukuman

Nasional
Nasib Pilkada

Nasib Pilkada

Nasional
Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Nasional
Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com