Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PT DI Siap Buat Helikopter Kepresidenan jika Diminta

Kompas.com - 04/12/2015, 16:15 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia (PTDI) Budi Santoso mengatakan, pihaknya siap membuat helikopter kepresidenan jika diminta oleh Presiden Joko Widodo.

"Kalau diperintahkan Presiden kita siap. Jadi, apa pun yang dianggap terbaik kami laksanakan," kata Budi di kantor Kemenhan, Jakarta, Jumat (4/12/2015).

Hal tersebut, ia sampaikan setelah menghadiri acara penandatanganan "Strategic Cooperations Agreement" antara PT Dirgantara Indonesia (PTDI) dan Korea Aerospace Industries (KAI).

Dalam konteks ini, kata Budi, pihaknya tidak melihat keunggulan dari helikopter, maupun mahal atau murah apabila nantinya jadi dibuat.

"Peralatan untuk Presiden bukan hanya soal canggih dan murah. Peralatan untuk kepala negara harus disesuaikan dengan kepribadian Bapak Presiden," ujar Budi.

"Kalau ingin sederhana ya kita ikuti juga," kata dia.

Sebelumnya, Sekretaris Kabinet, Pramono Anung menyatakan Presiden Jokowi memutuskan menolak usul pembelian helikopter baru.

Penolakan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa helikopter yang ada saat ini masih bisa digunakan.

Selain itu, harga helikopter yang akan dibeli dianggap terlalu tinggi dengan kondisi keuangan sekarang.

Sementara itu, Presiden saat memberi pengarahan kepada para menteri terkait pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista), menyatakan ingin membangun postur TNI agar semakin kokoh.

"Untuk membangun kekuatan pertahanan, kita harus memenuhi kebutuhan alutsista secara terpadu baik di AL, AU, maupun AD dan di kepolisian," kata Presiden dalam rapat di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (3/12).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Diminta Mundur oleh TKN, Berikut 6 Menteri PDI-P di Periode Kedua Jokowi

Diminta Mundur oleh TKN, Berikut 6 Menteri PDI-P di Periode Kedua Jokowi

Nasional
Nasdem Tunggu Jawaban Anies Soal Tawaran Jadi Cagub DKI

Nasdem Tunggu Jawaban Anies Soal Tawaran Jadi Cagub DKI

Nasional
Minimalisasi Risiko Bencana Alam, DMC Dompet Dhuafa dan BNPB Tanam 1.220 Bibit Pohon di Bandung Barat

Minimalisasi Risiko Bencana Alam, DMC Dompet Dhuafa dan BNPB Tanam 1.220 Bibit Pohon di Bandung Barat

Nasional
Syaikhu Sebut Koalisi atau Oposisi Itu Kewenangan Majelis Syuro PKS

Syaikhu Sebut Koalisi atau Oposisi Itu Kewenangan Majelis Syuro PKS

Nasional
Jokowi Tak Lagi Dianggap Kader, PDI-P: Loyalitas Sangat Penting

Jokowi Tak Lagi Dianggap Kader, PDI-P: Loyalitas Sangat Penting

Nasional
PPP Buka Peluang Usung Sandiaga Jadi Cagub DKI

PPP Buka Peluang Usung Sandiaga Jadi Cagub DKI

Nasional
Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Nasional
Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Nasional
Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Nasional
PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

Nasional
Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Nasional
Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Nasional
Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Nasional
Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com