Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fahri Hamzah Tolak Renegosiasi Perpanjangan Kontrak Freeport

Kompas.com - 21/11/2015, 07:22 WIB
MEULABOH, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah mengindikasikan bahwa dirinya menolak renegosiasi perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia untuk mengeksploitasi tambang di Papua.

Hal itu tersirat dari salah satu bagian dalam kuliah umum yang ia sampaikan saat mengunjungi Universitas Teuku Umar, Meulaboh, Aceh Barat, Jumat (21/11/2015), dengan tema "Pendidikan untuk Memperkokoh Jati Diri Bangsa".

"Saya sebetulnya tidak mau banyak berkomentar soal Freeport ini, tapi saya itu mempertanyakan kenapa sedikit-sedikit mereka itu perpanjang kontrak," katanya di hadapan mahasiswa Bumi Rencong tersebut.

"Kalau terus menerus diperpanjang itu, bagaimana kita bisa mengelola sendiri?" ujarnya.

Padahal menurut politisi Partai Keadilan Sejahtera itu, pertambangan emas itu bukan sesuatu yang terlalu canggih.

"Tambang emas itu teknologi kampungan, tidak ada sedikitpun sophisticated-nya, cuma keruk-keruk tanah dikumpulkan lalu dicari emasnya," kata Fahri.

Fahri lantas bercerita masa-masa ia masih tumbuh di kampung halamannya di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, dan pernah menjalani kegiatan sebagai penimbang emas yang menerima hasil dari para penambang tradisional.

"Memang mencari emas itu teknologinya begitu-begitu saja, begitu-begitu saja kok ya terus perpanjangan. Mentalitasnya di mana?" pungkas Fahri.

Kontrak karya penambangan emas Freeport di Papua akan berakhir pada 2021. Pemerintah harus memutuskan kelanjutan penambangan di sana dengan perpanjangan kontrak atau tidak dua tahun sebelumnya atau 2019.

Proses negosiasi perpanjangan kontrak karya itu saat ini tengah menjadi polemik setelah munculnya dugaan pencatutan nama Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Ketua DPR Setya Novanto dilaporkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ke majelis kehormatan karena hal itu.

Setya Novanto melakukan tiga kali pertemuan dengan petinggi Freeport dan pengusaha Muhammad Riza Chalid. Dalam salah satu pertemuan, Setya Novanto menyebut minta saham untuk Presiden dan Wakil Presiden serta bagian di proyek pembangkit listrik.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Soal 'Presidential Club', Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Soal "Presidential Club", Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Nasional
Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Nasional
Soal 'Presidential Club', Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Soal "Presidential Club", Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Nasional
Tanggapi Isu 'Presidential Club', PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Tanggapi Isu "Presidential Club", PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Nasional
Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Nasional
Golkar: 'Presidential Club' Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Golkar: "Presidential Club" Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com