Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dalam Laporan Sudirman Said, Pengusaha yang Temui Freeport adalah Reza Chalid

Kompas.com - 17/11/2015, 19:37 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Pengusaha yang mendampingi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto menemui bos PT Freeport Indonesia adalah Reza Chalid.

Hal tersebut diketahui dari dokumen laporan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said kepada Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR. Di bagian atas laporan ini terdapat kop berlogo Kementerian ESDM.

Surat dicatat dengan nomor 9011/04/MEM/2015, perihal laporan tindakan tidak terpuji Saudara Setya Novanto.

"Sdr. Setya Novanto (SN), Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia nomor anggota A-300, Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Timur II, Fraksi Partai Golkar, yang pada saat ini menjabat sebagai Ketua DPR RI, bersama dengan seorang pengusaha yang dikenal dengan nama M. Reza Chalid (MR) telah beberapa kali memanggil dan melakukan pertemuan dengan Pimpinan PT Freeport Indonesia (PTFI)," demikian bunyi poin 1 dokumen yang didapat Kompas.com dari pihak internal DPR, Selasa (17/11/2015).

Sudirman lalu menjelaskan bahwa pertemuan Novanto dan Reza dilakukan di sebuah hotel di kawasan Pacific Place, SCBD, pada 6 Juni 2015 pukul 14.00-16.00.

Dalam pertemuan itu, Sudirman menyebut bahwa Setya Novanto menjanjikan suatu cara penyelesaian tentang kelanjutan kontrak PT Freeport. (Baca: Ketua DPR Disebut Ditemani Pengusaha Minyak Terkenal Saat Bertemu Bos Freeport )

Selain itu, Novanto meminta agar PT Freeport memberikan saham kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Novanto juga meminta agar diberi saham suatu proyek listrik yang akan dibangun di Timika, dan meminta PT Freeport menjadi investor sekaligus off taker (pembeli) tenaga listrik yang dihasilkan dalam proyek tersebut.

istimewa Laporan Menteri ESDM Sudirman Said terhadap Ketua DPR Setya Novanto terkait pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden ke Mahkamah Kehromatan Dewan (MKD)
Sudirman dalam surat tidak menyebut jumlah saham PT Freeport yang diminta Novanto.

Namun, sebelumnya saat wawancara dengan media, dia menyebut saham 11 persen akan diberikan ke Presiden dan 9 persen akan diberikan ke Wapres. (Baca: Menteri ESDM Akui Politisi Pencatut Nama Jokowi adalah Setya Novanto )

Seluruh kronologi peristiwa pertemuan bos Freeport dengan Novanto dan Reza Chalid, disebutkan Sudirman, berasal dari pimpinan Freeport.

Pasalnya, sudah sejak lama Sudirman meminta kepada pimpinan Freeport untuk melaporkan setiap interaksi dengan pemangku kepentingan utama.

Hal itu ditujukan guna menjaga agar keputusan apa pun diambil secara transparan, mengutamakan kepentingan nasional, dan bebas dari campur tangan pihak-pihak yang akan mengambil keuntungan pribadi.

Menurut Sudirman, sikap yang ditunjukkan Novanto dengan menjanjikan sesuatu kepada Freeport sangat tidak patut untuk dilakukan.

"Tindakan ini bukan saja melanggar tugas dan tanggung jawab seorang anggota dewan karena mencampuri tugas eksekutif, tetapi juga mengandung unsur konflik kepentingan. Lebih tidak patut lagi, tindakan ini melibatkan pengusaha swasta yang secara aktif terlibat dalam membicarakan hal-hal yang saua uraikan di atas," papar Sudirman.

Dengan melaporkan kasus ini ke DPR, Sudirman yakin MKD bisa bekerja profesional demi menjaga kehormatan parlemen.

Sudirman juga mengungkapkan alasannya memutuskan melaporkan peristiwa itu karena dia berkepentingan untuk membersihkan praktik "pemburu rente".

Wakil Ketua MKD Junimart Girsang sebelumnya enggan menyebutkan identitas pengusaha yang mendampingi Novanto.

Namun, dia menyebutkan, pengusaha tersebut adalah seorang pengusaha minyak dan tambang terkenal.

"Dia seorang pengusaha minyak, tambang, dan sebagainya. Dia pengusaha yang cukup terkenal di Indonesia," kata Junimart.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo', Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Sebut Jokowi Kader "Mbalelo", Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Nasional
[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

Nasional
Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com