Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Bereaksi soal Isu Konsultan Asing dalam Pertemuan Jokowi-Obama

Kompas.com - 07/11/2015, 14:03 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon meminta pemerintah memberi penjelasan mengenai kabar tidak sedap terkait pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Presiden Barack Obama, di Amerika Serikat, sekitar satu pekan lalu.

"Apakah benar? Kita harus kembali kepada aturan main," kata Fadli di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (5/11/2015).

Ia menyebutkan, jika kabar pertemuan Jokowi dengan Obama itu benar-benar dibantu oleh konsultan, maka pemerintah harus memberikan penjelasan.

Ia juga meminta ada evaluasi karena sangat janggal jika kepala negara harus meminta jasa konsultan untuk kunjungan kenegaraan. "Kalau ada semacam itu harusnya bisa dievaluasi," ucap Fadli.

Kabar mengenai keterlibatan konsultan untuk mempertemukan Jokowi dengan Obama ditulis akademisi dari Australia National University, Dr Michael Buehler, dan dimuat di laman http://asiapacific.anu.edu.au dengan judul Waiting in The White House Lobby.

Menurut Buehler, pemerintah Indonesia membayar konsultan Pereira International PTE LTD dari Singapura dan konsultan PR di Las Vegas, R&R Partners, Inc.

Ia menyebutkan bahwa Pereira Internasional membayar 80.000 dollar AS kepada R&R Partners agar membantu Jokowi untuk mendapatkan akses ke Gedung Putih.

Menanggapi kabar ini, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia langsung bereaksi. Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi akan memberikan keterangan melalui media terkait kabar tersebut, sore nanti.

"Nanti sore Ibu Menlu akan berbicara kepada media," kata juru bicara Kemenlu, Armanatha Nasir, Sabtu siang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com