Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PKS Targetkan Perolehan Suara 12 Persen di Pileg 2019

Kompas.com - 04/11/2015, 17:52 WIB
Dani Prabowo

Penulis

DEPOK, KOMPAS.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menargetkan perolehan suara 12 persen pada pelaksanaan Pemilu Legislatif 2019 mendatang. Sejumlah langkah pun telah disusun untuk merealisasikan target tersebut.

"PKS ingin naik kelas menjadi parpol papan atas dengan target di atas 10 persen. Secara nasional kami tetapkan agregatnya 12 persen," kata Presiden PKS Sohibul Iman usai Mukernas IV PKS di Hotel Bumi Wiyata, Depok, Jawa Barat, Rabu (4/11/2015).

Target tersebut naik hampir dua kali lipat jika dibandingkan perolehan suara PKS pada Pileg 2014 lalu yang hanya 8.480.204 suara atau sekitar 6,79 persen.

Meski demikian, ia menilai, target itu masih cukup realistis jika melihat perolehan suara di masing-masing daerah saat pileg lalu. 

"Di beberapa daerah ada yang capaiannya 10 persen, 12 persen, dan itu banyak. Hasil pembacaan kami atas peta politik di wilayah juga menemukan angka 12 persen itu," kata dia.

Sementara itu, beberapa strategi telah disiapkan untuk mewujudkannya, seperti penjaringan caleg dini dan menerapkan tagline Mukernas IV PKS yaitu 'Berkhidmat untuk Rakyat'. Penjaringan caleg dini akan dilakukan dua tahun sebelum pileg diselenggarakan.

Hal ini dilakukan untuk memberikan ruang yang lebih luas bagi caleg untuk bertemu dengan konstituenn mereka.

"Kami juga minta kepada kader di bawah untuk menerapkan tagline Mukernas. Dengan demikian diharapkan hal itu dapat mendorong perolehan suara PKS," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com