Pemerintah Diminta Perhatikan Sejumlah Catatan soal Pelaksanaan Haji

JAKARTA, KOMPAS.com - Meski secara umum pelaksanaan haji tahun ini dinilai jauh lebih baik dari tahun lalu, Komisi VIII DPR RI meminta pemerintah untuk memerhatikan sejumlah catatan.

Cacatan tersebut di antaranya terkait pengurusan visa, transportasi lokal di Saudi, rasio petugas yang tidak memadai, sistem rekrutmen petugas yang dinilai belum sesuai standar dan kebutuhan, petugas kesehatan terlalu sedikit, fasilitas kesehatan yang belum memadai, serta perlindungan jamaah yang belum maksimal.

Ketua Komisi VIII, Saleh Partaonan Daulay mengatakan, pihaknya merekomendasikan agar seleksi petugas haji dilakukan lebih baik. Ini termasuk memperbanyak petugas dari kalangan TNI dan Polri.

"Dengan membludaknya jamaah dari seluruh dunia, kita membutuhkan para petugas yang betul-betul terlatih dan memiliki kemampuan fisik yang lebih prima," tutur Saleh melalui keterangan persnya, Selasa (3/11/2015) malam.

Saleh menambahkan, pemerintah perlu melakukan langkah-langkah diplomatik yang diperlukan dalam meningkatkan pelayanan terhadap jamaah haji Indonesia.

Hal-hal yang perlu dibicarakan khusus dengan pemerintah saudi antara lain terkait kemudahan dari sisi proses pembuatan visa, pelayanan selama di Armina, tenda dan karpet yang lebih baik pada saat wukuf.

Lainnya, adalah mengenai pendirian klinik di Arafah, penempatan jamaah haji di Mina bukan di Mina jadid, katering di Armina, transportasi bis shalawat yang lebih banyak, dan pengakuan secara formal bagi petugas-petugas haji Indonesia.

Ia mengaku sedih jika petugas yang pakai name tag dan bendera Indonesia di dadanya terkadang tidak dihiraukan oleh petugas dan polisi-polisi Saudi. Status para petugas Indonesia menurutnya mesti disamakan dengan petugas pemerintah Saudi.

"Faktanya, mereka sama-sama bertugas melayani jemaah haji. Untuk hal ini, pemerintah kita perlu berbicara khusus dengan pemerintah Saudi," ujar Saleh.