Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Presiden Jokowi Gelar Ratas Kebakaran Hutan di OKI, ke Mana Menko Puan?

Kompas.com - 29/10/2015, 15:46 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar rapat terbatas terkait penanggulangan asap di kantor Bupati Ogan Komering Ilir (OKI), Iskandar, begitu tiba di Kayu Agung, OKI, Sumatera Selatan, Kamis (29/10/2015).

Semua menteri terkait penanganan kebakaran hutan hadir dalam rapat itu, kecuali Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.

Berdasarkan siaran pers yang diterima dari Tim Komunikasi Presiden, peserta rapat yang hadir adalah Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Kesehatan Nila Moeloek, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Willem Rampangilei, Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin, dan Bupati OKI Iskandar.

Anehnya, tidak terdapat Puan dalam rapat yang seharusnya dihadiri oleh putri dari mantan Presiden RI, Megawati Soekarnoputri, tersebut. Berdasarkan informasi yang dihimpun, Puan sempat mendampingi Jokowi saat melakukan kunjungan kerja di Amerika Serikat.

Namun, dia tidak berangkat bersama rombongan Presiden menggunakan pesawat kepresidenan. Puan kemudian pulang terlebih dulu dengan pesawat komersial, kembali ke Jakarta.

Anggota Tim Komunikasi Presiden, Ari Dwipayana, mengungkapkan, Puan sebenarnya hadir di OKI. Namun, dia hanya mengikuti kegiatan Jokowi saat berkunjung ke sebuah puskesmas di wilayah itu.

"Di OKI, ikut kunjungan ke puskesmas," ucap Ari saat dikonfirmasi.

Adapun kegiatan Jokowi ke puskesmas di Kayu Agung, OKI, adalah agenda kedua yang dilakukan orang nomor satu itu seusai menggelar rapat bersama para menteri dan pejabat terkait.

Di dalam rapat siang tadi, Jokowi menerima laporan Luhut yang menjadi ketua tim penanggulangan asap yang dibuat pemerintah. Luhut memaparkan data jumlah titik api terkini yang mulai berkurang, yakni di Sumatera 82 titik, Kalimantan 70 titik, dan Jawa 14 titik.

Upaya pemadaman api dilaporkan Luhut dilakukan dengan pembangunan canal blocking dan embung di Jambi dan Palangkaraya. Upaya lainnya adalah pemadaman menggunakan pesawat dan pemadaman dari darat dengan dibantu unsur TNI.

Bantuan asing, selain dua pesawat Be-200, akan segera datang berupa lima pesawat air tractor yang salah satunya akan dialokasikan untuk Jawa. Malaysia juga akan mengirimkan kembali pesawat Bombardier CL-415 dalam waktu dekat, serta berencana mengirim tenaga pemadam kebakaran lapangan yang memiliki pengalaman di lahan gambut.

Untuk kebakaran di lahan gambut, menurut Luhut, sejumlah ahli menyatakan bahwa api hanya bisa padam secara keseluruhan dengan hujan. Pasalnya, bara api di lahan gambut berada di kedalaman tanah sehingga metode water bombing dianggap tidak efektif memadamkan api.

Pemerintah pun melakukan upaya memodifikasi cuaca untuk membuat hujan buatan yang dioptimalkan di daerah-daerah yang memiliki potensi awan hujan. Upaya ini disebutkan sudah cukup berhasil di wilayah Jambi dan Sumsel.

"Guna mencegah karhutla (kebakaran hutan dan lahan) pada masa depan, pemerintah akan mencabut ketentuan perundang-undangan yang memperbolehkan pembukaan lahan dengan membakar hutan," kata Luhut.

"Pemerintah juga akan mengambil alih lahan konsensi yang terbakar dan yang belum dikelola. Selain itu, pemerintah juga akan menghentikan pemberian izin untuk lahan gambut," ujarnya seperti dalam siaran pers yang dikeluarkan Tim Komunikasi Presiden.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Kembali Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Singgung Jemput Paksa

KPK Kembali Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Singgung Jemput Paksa

Nasional
Hamas Minta JK Turut Serta dalam Upaya Damai di Palestina

Hamas Minta JK Turut Serta dalam Upaya Damai di Palestina

Nasional
KPU Pertanyakan Klaim PPP Kehilangan 5.000 Suara di Sulsel

KPU Pertanyakan Klaim PPP Kehilangan 5.000 Suara di Sulsel

Nasional
KPU Bantah Dalil Sengketa Irman Gusman yang Ngotot Maju DPD

KPU Bantah Dalil Sengketa Irman Gusman yang Ngotot Maju DPD

Nasional
Kontak Senjata hingga Penyanderaan Pesawat, Rintangan Pemilu 2024 di Papua Tengah Terungkap di MK

Kontak Senjata hingga Penyanderaan Pesawat, Rintangan Pemilu 2024 di Papua Tengah Terungkap di MK

Nasional
Jaksa KPK Sebut Dana Rp 850 Juta dari SYL ke Nasdem untuk Keperluan Bacaleg

Jaksa KPK Sebut Dana Rp 850 Juta dari SYL ke Nasdem untuk Keperluan Bacaleg

Nasional
Nostalgia Ikut Pilpres 2024, Mahfud: Kenangan Indah

Nostalgia Ikut Pilpres 2024, Mahfud: Kenangan Indah

Nasional
Gibran Beri Sinyal Kabinet Bakal Banyak Diisi Kalangan Profesional

Gibran Beri Sinyal Kabinet Bakal Banyak Diisi Kalangan Profesional

Nasional
Menag Bertolak ke Saudi, Cek Persiapan Akhir Layanan Jemaah Haji

Menag Bertolak ke Saudi, Cek Persiapan Akhir Layanan Jemaah Haji

Nasional
Ide 'Presidential Club' Prabowo: Disambut Hangat Jokowi dan SBY, Dipertanyakan oleh PDI-P

Ide "Presidential Club" Prabowo: Disambut Hangat Jokowi dan SBY, Dipertanyakan oleh PDI-P

Nasional
Ganjar Pilih Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Hampir Dipastikan Berada di Luar Pemerintahan Prabowo

Ganjar Pilih Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Hampir Dipastikan Berada di Luar Pemerintahan Prabowo

Nasional
Jemaah Haji Kedapatan Pakai Visa Non Haji, Kemenag Sebut 10 Tahun Tak Boleh Masuk Arab Saudi

Jemaah Haji Kedapatan Pakai Visa Non Haji, Kemenag Sebut 10 Tahun Tak Boleh Masuk Arab Saudi

Nasional
BNPB Tambah 2 Helikopter untuk Distribusi Logistik dan Evakuasi Korban Longsor di Sulsel

BNPB Tambah 2 Helikopter untuk Distribusi Logistik dan Evakuasi Korban Longsor di Sulsel

Nasional
Luhut Ingatkan soal Orang 'Toxic', Ketua Prabowo Mania: Bisa Saja yang Baru Masuk dan Merasa Paling Berjasa

Luhut Ingatkan soal Orang "Toxic", Ketua Prabowo Mania: Bisa Saja yang Baru Masuk dan Merasa Paling Berjasa

Nasional
Mahfud Kembali ke Kampus Seusai Pilpres, Ingin Luruskan Praktik Hukum yang Rusak

Mahfud Kembali ke Kampus Seusai Pilpres, Ingin Luruskan Praktik Hukum yang Rusak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com