Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mendagri Sebut Ada Kecenderungan Petahana Arahkan Bawahan Saat Pilkada

Kompas.com - 23/10/2015, 16:20 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengungkapkan adanya kecenderungan calon petahana menggerakkan anak buahnya untuk memihak dalam pemilihan kepala daerah.

Padahal, menurut dia, aparatur sipil negara seharusnya bersikap netral atau tidak terlibat dalam proses pemenangan calon kepala daerah tertentu.

"Pilkada ini beda dengan pileg dan pilpres. Pak Wapres katakan ada faktor emosional, sosialisasi, aturan-aturan sudah kita persiapkan dengan Menpan, ASN (aparatur sipil negara), BKN (Badan Kepegawaian Nasional), inspektorat dan semua jajaran. Kecenderungan yang muncul di sini adalah calon kepala daerah yang mau dua kali ini, diindikasikan menggerakkan atau menggorganisir jajarannya untuk memihak," kata Tjahjo di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Jumat (23/10/2015).

Oleh karena itu, pemerintah membentuk satuan tugas untuk mengawasi netralitas ASN dalam pilkada. Satgas ini yang nantinya akan melalukan evaluasi hingga merekomendasikan sanksi bagi ASN yang terbukti memihak.

Tjahjo juga menegaskan bahwa pemilihan kepala daerah serentak Desember mendatang merupakan suatu ujian bagi pemerintah dalam menyelenggarakan pemilu yang demokratis. Keberhasilan pilkada serentak, kata dia, akan membawa penguatan sistem pemerintahan presidensil.

Keberhasilan pilkada serentak juga menentukan kesuksesan pemilihan presiden maupun pemilihan legislatif periode mendatang. Terkait persiapan pilkada serentak, Tjahjo menyampaikan bahwa kepolisian dan Badan Intelijen Nasional telah memetakan pilkada di daerah mana saja yang mungkin tertentu karena rawan bencana dan kemungkinan konflik.

"Potensi konflik setelah penghitungan suara dan penetapan calon. Bagi pejabat yang tidak netral sudah ada sanksinya, bisa dipecat itu, sudah dibahas antara Menpan, BKN, dan Irjen Kemendagri, termasuk kita akan inventarisir," ujar Tjahjo.

Ia juga menyampaikan bahwa Kemendagri akan memperkuat pengawasan di tingkat kecamatan mengingat manipulasi data rawan terjadi di sana.

"Pusat manipulasi suara ini paling bahaya di kecamatan karena kotak suara bermalam di kecamatan, menambah angka dan sebagainya makanya penguatan konsolidasi pengawasan itu di kecamatan lebih utama," kata Tjahjo.

Kendati demikian, ia mengklaim bahwa persiapan pilkada sejauh ini berjalan lancar. Anggaran yang dialokasikan pun diperkirakan mencukupi.

"Jadi secara prinsip, Kemendagri siap di 269 pilkada bisa serentak termasuk pasangan satu tunggal yang diputuskan oleh MK dengan menggunakan pola model referendum, KPU juga kemarin sudah menyiapkan dengan DPR sudah melakukan semua persiapan-persiapan yang dibuat KPU," tutur Tjahjo.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak ada Rencana Bikin Ormas, Apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak ada Rencana Bikin Ormas, Apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com