Langkah Jokowi Terkait Kebakaran Hutan Dianggap Hanya Pencitraan

“Ultimatum itu apa langkah-langkahnya? Jangan hanya sekedar ultimatum. ultimatumnya juga tidak jelas kepada siapa, Kemenhut kah? Ke BNPB kah atau ke kepala daerah? Jangan ultimatum tanpa langkah-langkah yang jelas,” ujar Edhy, saat konferensi pers di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (7/10/2015)

Ia menilai, ketika melakukan tinjauan ke lokasi kebakaran hutan, Presiden seharusnya melakukan pertemuan secara langsung dengan aparat daerah setempat serta mendesak untuk merumuskan langkah-langkah strategis dalam penanganan kebakaran hutan.

“Ultimatum oke, per 30 Oktober harus beres. Tapi ada enggak Presiden memanggil bupati-bupatinya? Perintahkan mereka untuk siagakan aparaturnya seperti camat, lurah dan kepala desa? Ini anggarannya, ada enggak? Kami menganggap ini justru pembiaran,” kata dia.

Politisi Partai Gerindra tersebut juga meminta Presiden memerhatikan sikap kepala daerah dan aparaturnya yang tidak mau mengucurkan dana yang telah diberikan oleh pemerintah untuk penanggulangan kebakaran hutan. Menurut dia, kepala daerah beserta aparaturnya takut dalam memanfaatkan dana tersebut karena tidak dijamin dan dilindungi oleh hukum.

“Ada enggak jaminan dari pemerintah untuk mengalokasikan anggaran untuk keperluan lain dialihkan untuk menangani kebakaran hutan, dijamin tidak ditangkap KPK, tidak ditangkap polisi, dijamin tidak dibawa ke kejaksaan. Kalau itu terjadi baru itu langkah nyata,” ujarnya.

Ia juga mendesak pemerintah untuk mengutamakan pencegahan daripada penanggulangan dalam menghadapi potensi ancaman kebakaran hutan pada tahun 2016. Menurut dia, jika pemerintah terus menerus mengutamakan penanggulangan kebakaran hutan, akan membuat pembengkakan anggaran dan berdampak buruk bagi masyarakat.

“Kalau penanggulangan tetap, anggarannya pasti akan berlebih, seperti misal ketika situasi kondisi darurat maka semuanya pasti bisa serba mahal, ongkos sewa pesawat (water bombing dan modifikasi cuaca), ongkos sewa pemadam kebakaran. Itu akan berbeda dengan hari-hari biasa,” papar Edhy.

Edhy mengatakan, Presiden juga harus bertanggung jawab dan memerhatikan kondisi masyarakat yang terkena dampak kebakaran hutan. Penanganan kebakaran hutan yang sudah berlangsung selama tiga bulan dinilai terlalu lama dan menyengsarakan masyarakat.