Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Politisi PDI-P Minta Negara Rehabilitasi Nama Bung Karno dari G30S

Kompas.com - 07/10/2015, 04:34 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi PDI Perjuangan, Masinton Pasaribu, membantah bahwa partainya mendorong negara untuk minta maaf kepada presiden pertama RI, Soekarno beserta keluarganya. Menurut dia, PDI-P hanya meminta agar pemerintah merehabilitasi nama Bung Karno, yang selama ini dikaitkan dengan peristiwa G30S.

"PDI-P tidak pernah mendorong-dorong. Itu urusan pemerintah. Kemarin, ketua Fraksi PDI di MPR meminta supaya pemerintah merehabilitasi nama Bung Karno. Nah, kalau itu iya. Karena bagian dari pelurusan sejarah," kata Masinton saat ditemui di Kompleks Parlemen, Selasa (6/10/2015).

Masinton menambahkan, pemerintah belum meluruskan nama Bung Karno yang kerap dikaitkan dengan G30S. Padahal, pemerintah telah memberikan gelar pahlawan kepada ayah dari Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri itu.

"Di beberapa buku sejarah masih disebutkan. 'Bung karno terlibat', 'Bung Karno dikaitkan'. Tidak boleh ada versi-versi begitu. Negara harus memberikan klarifikasi atas sejarah tersebut dan menyampaikan maaf kepada orang-orang yang dituduhkan tapi ternyata tidak," ucap Masinton.

Selain memberikan gelar pahlawan, bentuk penghormatan lain yang diberikan oleh negara adalah menjadikan nama Soekarno sebagai nama bandara. Namun, menurut Masinton, hal tersebut maaih belum cukup, dan negara tetap perlu meluruskan sejarahnya.

"Apakah pemberian nama jalan dan sebagainya itu sudah dianggap cukup? Saya rasa belum lah. Sejak lama lho Bung Karno itu disimpangkan namanya," ujar dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Nasional
Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Seluruh Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Seluruh Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Nasional
Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Nasional
Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Nasional
PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR Meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR Meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

Nasional
Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Nasional
Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Nasional
Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, 'Push Up'

Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, "Push Up"

Nasional
KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

Nasional
Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Nasional
Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Nasional
KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

Nasional
Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Nasional
Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

Nasional
Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com