Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PBNU Nilai Jokowi-JK Masih Konsisten Selama Setahun Memerintah

Kompas.com - 06/10/2015, 19:47 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Said Aqil Siradj menilai Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla masih konsisten merealisasikan janji-janji mereka dalam pemerintahannya yang hampir mencapai satu tahun. Pada 20 Oktober mendatang, pemerintahan Jokowi-Kalla mencapai usia setahun.

"Sampai saat ini saya lihat Pak Jokowi masih konsisten, masih tinggi semangatnya, optimis. Maklum bahwa pelemahan ekonomi ini akibat global juga kan," kata Said di Jakarta, Selasa (6/10/2015).

Kendati demikian, Said berharap pemerintah bisa membuat terobosan yang mengakhiri situasi melemahnya perekonomian nasional. Kebijakan-kebijakan pemerintah, kata dia, sedianya tetap berpihak pada rakyat kecil.

"Kalau sudah rakyat sama-sama pemerintah mempertahankan ekonomi, Insya Allah akan sehat," kata Said.

Sejauh ini, Said mengaku masih menghargai usaha yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan geliat perekonomian. Ia menilai Presiden Jokowi telah berusaha meningkatkan perekonomian melalui kerjasama dengan negara lain.

Sebelumnya Said Aqil menyatakan bahwa PBNU mendukung pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla. Ia juga menegaskan PBNU tidak terpecah dalam mendukung pemerintah. Salah satu desakan yang disampaikan PBNU kepada Presiden Jokowi adalah rencana penetapan tanggal 22 Oktober sebagai hari santri nasional.

Menurut Said, penetapan hari santri nasional perlu dilakukan dalam rangka meningkatkan semangat kebangsaan umat Islam. Peningkatan semangat kebangsaan ini dinilainya penting dalam menghadapi tantangan globalisasi, termasuk menghadapi gerakan radikalisme semacam ISIS.

Untuk menghadapi globalisasi yang ekstrim, lanjut dia, warga negara Indonesia, khususnya umat Islam harus memiliki prinsip yang mengedepankan jati diri bangsa. Lebih jauh, Said menyampaikan bahwa 22 Oktober tepat dijadikan hari santri nasional karena peran santri begitu menonjol dalam memperjuangkan kemerdekaan pada 22 Oktober 1945.

Ketika itu, Kiai Hasyim Asy'ari mengumumkan fatwanya yang disebut sebagai Resolusi Jihad. Resolusi Jihad yang lahir melalui musyawarah ratusan kiai dari berbagai daerah tersebut merespons agresi Belanda kedua.

Resolusi itu memuat seruan bahwa setiap muslim wajib memerangi penjajah. Para pejuang yang gugur dalam pemerangan melawan penjajah pun dianggap mati syahid. Sementara itu, mereka yang membela penjajah dianggap patut dihukum mati.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

Nasional
Prabowo Harap Semua Pihak Rukun meski Beda Pilihan Politik

Prabowo Harap Semua Pihak Rukun meski Beda Pilihan Politik

Nasional
Jokowi Sebut Penyusunan Kabinet Mendatang Hak Prerogatif Prabowo

Jokowi Sebut Penyusunan Kabinet Mendatang Hak Prerogatif Prabowo

Nasional
Temui Warga Aceh Usai Pilpres, Cak Imin Janji Lanjutkan Perjuangan

Temui Warga Aceh Usai Pilpres, Cak Imin Janji Lanjutkan Perjuangan

Nasional
Timnas Akan Hadapi Guinea untuk Bisa Lolos ke Olimpiade, Jokowi: Optimistis Menang

Timnas Akan Hadapi Guinea untuk Bisa Lolos ke Olimpiade, Jokowi: Optimistis Menang

Nasional
KPK Sebut Penyidik Bisa Jemput Paksa Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

KPK Sebut Penyidik Bisa Jemput Paksa Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

Nasional
TNI AD Mulai Tanam Padi di Merauke, KSAD: Selama Ini Hasilnya Kurang Baik

TNI AD Mulai Tanam Padi di Merauke, KSAD: Selama Ini Hasilnya Kurang Baik

Nasional
KPK Mengaku Bisa Tangkap Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Kapan Saja

KPK Mengaku Bisa Tangkap Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Kapan Saja

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com