Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Berharap Operasi Pasar Dapat Stabilkan Harga Pangan

Kompas.com - 02/10/2015, 12:03 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa meskipun harga-harga pangan di pasar mulai turun, operasi pasar tetap perlu dilakukan agar harga kembali stabil dan terjangkau bagi masyarakat. Badan Urusan Logistik akan mendistribusikan beras sebanyak 300.000 ton ke seluruh Indonesia dalam rangka operasi pasar.

Jokowi mengatakan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik, nilai tukar petani naik 2 persen sehingga membawa keuntungan bagi para petani. Namun, data lain di BPS juga menunjukkan kenaikan harga beras masih terjadi di pasar.

"Nah, itulah sekarang yang ingin kita lakukan stabilisasi pada pagi hari ini dengan operasi pasar. Supaya, kenaikan itu tidak terus dan bisa dikendalikan pada harga-harga yang wajar, yang terjangkau," kata Jokowi seusai pelepasan 60 truk beras di gudang Bulog DKI Jakarta, Jumat (2/10/2015).

Pada hari ini, ada 1.034 ton beras premium yang dilepas ke pasar di lima kota di Indonesia, yakni Jakarta, Bandung, Medan, Semarang, dan Surabaya. Jumlah itu merupakan bagian dari total 300.000 ton beras premium yang akan didistribusikan untuk operasi pasar Bulog. Beras premium untuk operasi pasar itu dijual dengan kisaran harga Rp 8.700 sampai dengan Rp 9.700 per kilogram.

Operasi pasar ini dilaksanakan oleh satgas yang telah ditunjuk untuk didistribusikan ke pasar dan dijual langsung secara eceran maupun lewat pedagang. Jokowi mengatakan, sejumlah daerah menunjukkan optimisme bahwa harga beras bisa turun Rp 300-Rp 500 per kilogram dengan adanya operasi pasar. Saat ini, sebut dia, sudah mulai terjadi penurunan harga besar rata-rata Rp 100-Rp 200 per kilogram.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com