Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kapolri Persilakan Pemda Koordinasi dengan Kepolisian untuk Kawal Pembangunan

Kompas.com - 23/09/2015, 10:14 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala Polri Jenderal Pol Badrodin Haiti mempersilakan kepolisian di daerah untuk mendampingi setiap pemerintah provinsi, kota, atau kabupaten yang tengah melaksanakan program pembangunannya.

"Kalau pemerintah daerah mau (kerja sama), ya silakan saja koordinasi dengan kepolisian setempat, entah Polres atau Polda," ujar Badrodin di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (23/9/2015) pagi.

Polri, kata Badrodin, tidak membentuk Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan (TP4) seperti di Kejaksaan Agung. Menurut dia, koordinasi dan komunikasi antara pemerintah provinsi dengan kepolisian daerah sudah berjalan baik.

"Sudah ada wadahnya, wong tiap hari mereka juga koordinasi, kok. Tinggal diarahkan saja ke pengawalan program pembangunan," kata Badrodin.

Komitmen Polri turut mengawal program pembangunan, kata Badrodin, sejalan dengan keinginan pemerintah untuk meningkatkan penyerapan anggaran dengan tidak melanggar aturan dan mewujudkan stabilitas ekonomi.

Selain itu, pemerintah ingin agar penegakan hukum tidak dipersepsikan hanya memenjarakan orang sebanyak-banyaknya, tetapi justru mencegah tindak pidana. Oleh sebab itu, peran penegak hukum diperlukan selama jalannya program pembangunan.

Sebelumya, saat rapat koordinasi optimalisasi penyerapan APBN/APBD di Semarang, Selasa (22/9/2015), Kapolri menegaskan, para penyidik perkara tindak pidana korupsi di kepolisian jangan sampai terkesan mencari-cari kesalahan dari perkara yang diselidikinya.

Hal tersebut, lanjut dia, bisa dicegah oleh Kapolda atau Kapolres dengan menilai data awal yang dimiliki sebelum penyelidikan. (Baca: Kapolri: Penyidik Jangan Terkesan Cari-cari Kesalahan)

Menurut dia, dalam proses penyelidikan, penyidik harus memiliki data yang komplet serta langkah-langkah yang jelas.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pimpinan Komisi VII Wanti-wanti Pengelolaan Tambang Ormas Rentan Ditunggangi Konglomerat

Pimpinan Komisi VII Wanti-wanti Pengelolaan Tambang Ormas Rentan Ditunggangi Konglomerat

Nasional
745 Personel Polri Dimutasi, Kadiv Propam Irjen Syahardiantono Naik Jadi Kabaintelkam

745 Personel Polri Dimutasi, Kadiv Propam Irjen Syahardiantono Naik Jadi Kabaintelkam

Nasional
Pesan Panglima TNI untuk Pilkada 2024: Jika Situasi Mendesak, Tugas Prajurit Melumpuhkan, Bukan Mematikan

Pesan Panglima TNI untuk Pilkada 2024: Jika Situasi Mendesak, Tugas Prajurit Melumpuhkan, Bukan Mematikan

Nasional
Pemerintah Akui Tak Bisa Pulihkan Data Kementerian/Lembaga Terdampak Peretasan PDN

Pemerintah Akui Tak Bisa Pulihkan Data Kementerian/Lembaga Terdampak Peretasan PDN

Nasional
Pilkada 2024, TNI Siapkan Personel Cadangan dan Alutsista jika Situasi Mendesak

Pilkada 2024, TNI Siapkan Personel Cadangan dan Alutsista jika Situasi Mendesak

Nasional
Soal Anggota Dewan Main Judi Online, Johan Budi: Bukan Lagi Sekadar Kode Etik, tapi Sudah Pidana

Soal Anggota Dewan Main Judi Online, Johan Budi: Bukan Lagi Sekadar Kode Etik, tapi Sudah Pidana

Nasional
Belum Ada Pendaftar di Hari Pertama Pendaftaran Capim dan Dewas KPK

Belum Ada Pendaftar di Hari Pertama Pendaftaran Capim dan Dewas KPK

Nasional
Puan Bicara Peluang PDI-P Usung Kader Sendiri di Pilkada Jakarta, Sebut Banyak yang Menonjol

Puan Bicara Peluang PDI-P Usung Kader Sendiri di Pilkada Jakarta, Sebut Banyak yang Menonjol

Nasional
Wasekjen PKB Ingatkan Duet Anies-Sohibul di Jakarta Berisiko 'Deadlock'

Wasekjen PKB Ingatkan Duet Anies-Sohibul di Jakarta Berisiko "Deadlock"

Nasional
Soroti Minimnya Kamar di RSUD Mas Amsyar, Jokowi: Hanya 53, Seharusnya Bisa di Atas 100

Soroti Minimnya Kamar di RSUD Mas Amsyar, Jokowi: Hanya 53, Seharusnya Bisa di Atas 100

Nasional
PKB Belum Tentu Dukung Anies Usai PKS Umumkan Duet dengan Sohibul Iman

PKB Belum Tentu Dukung Anies Usai PKS Umumkan Duet dengan Sohibul Iman

Nasional
Mantan Kabareskrim: Saya Tidak Yakin Judi Online Akan Terberantas

Mantan Kabareskrim: Saya Tidak Yakin Judi Online Akan Terberantas

Nasional
PPATK Ungkap Perputaran Uang Judi 'Online' Anggota Legislatif Capai Ratusan Miliar

PPATK Ungkap Perputaran Uang Judi "Online" Anggota Legislatif Capai Ratusan Miliar

Nasional
KIM Siapkan Pesaing Anies pada Pilkada Jakarta, Ridwan Kamil dan Kaesang Masuk Nominasi

KIM Siapkan Pesaing Anies pada Pilkada Jakarta, Ridwan Kamil dan Kaesang Masuk Nominasi

Nasional
KPK Ungkap Awal Mula Dugaan Korupsi Bansos Presiden Terbongkar

KPK Ungkap Awal Mula Dugaan Korupsi Bansos Presiden Terbongkar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com