Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Muhammadiyah Yakin Paket Ekonomi Akan Percepat Pertumbuhan Ekonomi

Kompas.com - 22/09/2015, 15:20 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyampaikan hasil kajian ekonomi nasional kepada Presiden Joko Widodo, Selasa (22/9/2015), di Istana Merdeka, Jakarta. Dalam kesempatan itu, PP Muhammadiyah menyatakan Indonesia belum krisis dan pelambatan ekonomi diyakini akan segera selesai.

"Dengan pelambatan ekonomi saat ini memang belum termasuk krisis, tapi bisa berpotensi krisis jika tidak ada kebijakan yang strategis," kata Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir.

Haedar mengungkapkan, PP Muhammadiyah mengapresiasi langkah Presiden Jokowi yang mengeluarkan paket kebijakan ekonomi. Ia yakin paket kebijakan itu akan membawa dampak pada percepatan pertumbuhan ekonomi nasional.

Namun, kata Haedar, Jokowi harus mampu memastikan berjalannya proses reformasi birokrasi. Selain itu, seluruh menteri Kabinet Kerja juga diharapkan bekerja maksimal dengan mengedepankan kepentingan rakyat.

"Bahwa siapapun yang jadi menteri, dari manapun datangnya, dia harus mengutamakan kepentingan rakyat. Ini yang sering menjadi virus yang melambatkan," ucapnya.

Saat bertemu Jokowi, Haedar didampingi oleh beberapa pimpinan Muhammadiyah. Sejumlah masukan disampaikan kepada Presiden, di antaranya mengenai kehidupan toleransi, isu pendidikan, dan usul penggunaan kalender hijriah internasional.

Presiden sebelumnya menganggap saat ini Indonesia belum pada kondisi yang kritis di sektor perekonomian. Maka dari itu, dia meminta semua pihak berhati-hati menggunakan kata "krisis" agar optimisme akan kondisi yang lebih baik bisa terus terjaga. (baca: Jokowi: Hati-hati, Jangan Sebut Krisis Ekonomi)

"Seperti tadi disampaikan oleh Kakanda, Bapak Surya Paloh, ya harus kita katakan apa adanya. Kita mengalami perlambatan ekonomi, hati-hati jangan sebut krisis, perlambatan iya, tetapi bukan krisis," kata Jokowi saat menghadiri acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Partai Nasdem di Jakarta Convention Center (JCC), Senin (21/9/2015).

Dia mengatakan, perlambatan itu memang terjadi dan terlihat dari pertumbuhan ekonomi Indonesia yang menurun. Pada 2014, pertumbuhan ekonomi mencapai 5,01 persen, sementara pada semester pertama tahun 2015 kali ini, pertumbuhan ekonomi menjadi 4,67 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com