Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Puan: 7,2 Juta Penduduk Menganggur atau Tidak Bekerja Sama Sekali

Kompas.com - 21/09/2015, 20:24 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani menyampaikan bahwa kesenjangan sosial merupakan masalah utama yang menjadi keprihatinan pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah menjadikan masalah kesenjangan sosial ini sebagai prioritas untuk diselesaikan.

Menurut Puan, Gini ratio yang menjadi indikator kesenjangan terus meningkat sejak 2002 hingga 2014. Saat ini, menurut dia, kelompok 20 persen penduduk teratas atau penduduk kelas atas menguasai hampir 50 persen konsumsi perekonomian Indonesia. Adapun 40 persen penduduk terbawah atau kelas bawah hanya menguasai 20 persen konsumsi perekonomian.

"Oleh karena itu, Gini ratio sebagai indikator yang digunakan untuk mengukur kesenjangan terus meningkat mulai 0,33 pada 2002 menjadi 0,41 pada 2014," kata Puan saat menyampaikan sambutannya dalam acara seminar tingkat tinggi tentang isu kependudukan dan pembangunan Indonesia di Jakarta, Senin (21/9/2015).

Saat ini, lanjut Puan, 45 persen penduduk Indonesia memiliki kemampuan pengeluaran hanya Rp 500.000 per bulan.

"Apakah pengeluaran itu dapat menghidupi penduduk Indonesia agar dapat memenuhi kehidupan yang layak? Jawabannya tentu menjadi pertanyaan bagi kita semua," ucap Puan.

Bukan hanya itu, Puan menyebutkan bahwa jumlah penduduk yang menganggur atau sama sekali tidak bekerja saat ini diperkirakan mencapai 7,2 juta jiwa. Akan tetapi, dia melanjutkan, lebih kurang 40 juta penduduk lainnya masih atau sedang akan mencari pekerjaan yang lebih layak.

Dalam kesempatan itu, Puan juga menyampaikan bahwa pemerintah telah menyusun grand design atau rancangan besar program untuk meningkatkan kualitas penduduk Indonesia. Upaya pemerintah dimulai dengan menjamin pemenuhan kebutuhan dan pelayanan penduduk.

Ia lalu menyebut program Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar serta Simpanan Keluarga Sejahtera sebagai sejumlah upaya yang dilakukan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.

"Sementara itu, upaya pemerintah untuk mengatasi kesenjangan dan meningkatkan produktivitas penduduk dilakukan dengan kebijakan proram untuk memperkuat pembangunan daerah dan desa serta memberikan akses pembangunan untuk penduduk menengah ke bawah dengan bunga bank yang disubsidi," kata Puan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Hakim MK Saldi Isra Sindir Pemohon Gugatan Pileg Tidak Hadir: Kita Nyanyi Gugur Bunga

Hakim MK Saldi Isra Sindir Pemohon Gugatan Pileg Tidak Hadir: Kita Nyanyi Gugur Bunga

Nasional
Kaesang Sebut Ayahnya Akan Bantu Kampanye Pilkada, Jokowi: Itu Urusan PSI

Kaesang Sebut Ayahnya Akan Bantu Kampanye Pilkada, Jokowi: Itu Urusan PSI

Nasional
Oknum TNI AL Pukul Sopir Pikap di Bogor, Danpuspom: Ada Miskomunikasi di Jalan

Oknum TNI AL Pukul Sopir Pikap di Bogor, Danpuspom: Ada Miskomunikasi di Jalan

Nasional
Ruang Kerja Sekjen DPR Indra Iskandar Digeledah KPK, BURT: Proses Hukum Harus Kita Hormati

Ruang Kerja Sekjen DPR Indra Iskandar Digeledah KPK, BURT: Proses Hukum Harus Kita Hormati

Nasional
Kompolnas Duga Ada Pelanggaran Penugasan Brigadir RAT untuk Kawal Pengusaha

Kompolnas Duga Ada Pelanggaran Penugasan Brigadir RAT untuk Kawal Pengusaha

Nasional
Surya Paloh Pamer Nasdem Bisa Dukung Anies, tapi Tetap Berada di Pemerintahan Jokowi

Surya Paloh Pamer Nasdem Bisa Dukung Anies, tapi Tetap Berada di Pemerintahan Jokowi

Nasional
Sempat Ditunda, Sidang Praperadilan Pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang Digelar Lagi Hari Ini

Sempat Ditunda, Sidang Praperadilan Pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang Digelar Lagi Hari Ini

Nasional
Hardiknas 2024, Puan Maharani Soroti Ketimpangan Pendidikan hingga Kesejahteraan Guru

Hardiknas 2024, Puan Maharani Soroti Ketimpangan Pendidikan hingga Kesejahteraan Guru

Nasional
Rakornis, Puspom dan Propam Duduk Bersama Cegah Konflik TNI-Polri Terulang

Rakornis, Puspom dan Propam Duduk Bersama Cegah Konflik TNI-Polri Terulang

Nasional
Hardiknas 2024, Pertamina Goes To Campus 2024 Hadir di 15 Kampus Terkemuka

Hardiknas 2024, Pertamina Goes To Campus 2024 Hadir di 15 Kampus Terkemuka

Nasional
Atasan Tak Tahu Brigadir RAT Kawal Pengusaha di Jakarta, Kompolnas: Pimpinannya Harus Diperiksa

Atasan Tak Tahu Brigadir RAT Kawal Pengusaha di Jakarta, Kompolnas: Pimpinannya Harus Diperiksa

Nasional
Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Nasional
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

Nasional
Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Nasional
Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com