Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Saudi Ungkap Sejumlah Dugaan Kesalahan Penanggung Jawab "Crane"

Kompas.com - 18/09/2015, 16:45 WIB
Abba Gabrillin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah Arab Saudi tetap melanjutkan proses hukum bagi Saudi Binladin Group, perusahaan pengembang yang bertanggung jawab dalam proyek perluasan Masjidil Haram, Mekkah. Hasil penyidikan menunjukkan ada dugaan kesalahan prosedur pengoperasian crane dalam kecelakaan yang terjadi beberapa waktu lalu.

"Memang ada kesalahan dalam pengoperasian crane itu. Tentu ini dikategorikan sebagai akibat kesalahan teknis pengoperasian," ujar Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Mustafa bin Ibrahim Al Mubarak, dalam konferensi pers di Kantor Duta Besar, Jakarta Selatan, Jumat (18/9/2015).

Setidaknya, ada beberapa dugaan kelalaian yang dilakukan perusahaan Saudi Binladin Group. Pertama, menurut standar operasi, saat tidak dioperasikan, crane seharusnya dalam posisi turun. Sementara itu, pada saat kejadian, crane yang sedang tidak digunakan berada dalam posisi berdiri tegak.

Selain itu, crane seharusnya tidak diarahkan ke Masjidil Haram, di tempat jemaah yang sedang shalat. Perusahaan pengelola pun seharusnya mempertimbangkan kondisi cuaca yang dianggap membahayakan.

Pemerintah Arab Saudi telah melarang perusahaan Saudi Binladin Group untuk mengambil tender selanjutnya dalam proyek-proyek besar di Arab Saudi. Saat ini, para pimpinan Saudi Binladin Group telah dicegah untuk tidak bepergian ke luar negeri.

"Perusahaan Binladin diperintahkan untuk bertanggung jawab sebagian, termasuk kepada konsultan yang berkaitan dengan proyek. Masalah ini telah dilimpahkan kepada jaksa penuntut umum dan diproses secara hukum," kata Mustafa.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak ada Rencana Bikin Ormas, Apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak ada Rencana Bikin Ormas, Apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com