Nasdem: DPR Mau Bangun Klinik Apa Rumah Sakit?

"Klinik kapasitas 10.000 orang itu namanya sudah rumah sakit," kata Johnny, saat dihubungi, Kamis (3/9/2015).

Ia mengatakan, melihat kondisi ekonomi saat ini, DPR seharusnya mendorong agar pemerintah mempercepat belanja negara untuk pembangunan infrastruktur dan program kerakyatan lainnya. Selain itu, melihat kapasitas klinik yang ingin dibangun, terlalu besar jika dibandingkan dengan jumlah orang yang beraktivitas di DPR setiap harinya. (baca: Klinik Modern DPR Masih Sebatas Wacana)

"Di DPR itu kan paling cuma ada tiga sampai empat ribu orang, mulai dari anggota, staf ahli, wartawan, anggota setjen," ujarnya.

Ia menambahkan, lokasi DPR juga terbilang cukup strategis. Ada beberapa rumah sakit yang berada di sekitar Kompleks Parlemen itu seperti Rumah Sakit Dharmais, Rumah Sakit Harapan Kita dan Rumah Sakit Pusat Pertamina.

Lebih jauh, hingga saat ini belum ada pembicaraan antara Badan Urusan Rumah Tangga DPR dengan fraksi soal wacana pembangunan tersebut. Johnny mengaku belum mengetahui, usulan pembangunan klinik tersebut ide siapa.

Rencana pembangunan klinik ini tertuang dalam dokumen rencana strategis (renstra) DPR RI periode 2015-2020, yang dibahas dalam rapat paripurna, Selasa (1/9/2015). Dalam halalaman 51 dokumen tersebut, dijelaskan bahwa klinik yang modern dan memenuhi standar tertentu dibutuhkan untuk menunjang tugas kedewanan. Klinik tersebut harus dapat mengakomodasi kebutuhan terhadap fasilitas medis, paramedis, dan administrasi secara optimal bagi anggota DPR RI beserta keluarga, pegawai Setjen DPR RI beserta keluarga, tenaga ahli, dan staf administrasi yang berjumlah 10.000 orang.

"Berdasarkan kebutuhan tersebut, diperlukan peningkatan sarana dan prasarana serta tenaga medis dan paramedis, antara lain fasilitas Instalasi Gawat Darurat (IGD), rehabilitasi medis, radiodiagnostik, laboratorium, instalasi farmasi, dan dokter spesialis," demikian tertulis dalam dokumen tersebut.

Selain klinik, DPR sudah merencakanan pembangunan tujuh proyek lainnya, yakni ruang kerja anggota, alun-alun demokrasi, museum dan perpustakaan, jalan akses bagi tamu ke Gedung DPR, visitor center, pembangunan ruang pusat kajian legislasi, serta integrasi kawasan tempat tinggal dan tempat kerja anggota DPR.

Masih wacana

Sementara itu, Wakil Ketua DPR, Taufik Kurniawan menegaskan, rencana pembangunan klinik modern itu belum masuk pada pembahasan menyangkut anggaran, teknis dan pertimbangan lainnya.

"Ini konteksnya ada masukan dari teman-teman dimulai dengan rapat konsultasi fraksi, yaitu DPR akan dibawa menjadi parlemen yang modern," kata Taufik di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (3/9/2015).

Taufik mengakui, saat ini DPR sudah mempunyai klinik yang bisa digunakan untuk anggota Dewan, hingga tenaga ahli dan staf administrasi. Namun, menurut dia, fasilitas di klinik tersebut belum memadai.

"Fasilitasnya, katakanlah belum ada tabung oksigen, ternyata ada kawan-kawan kita membutuhkan tabung oksigen. Lalu kalau sekarang misalnya kapasitas memadai, tinggal nanti apakah menambah kapasitasnya," kata Politisi Partai Amanat Nasional ini.

Namun, Taufik menekankan bahwa niat pembangunan klinik modern ini tetap membutuhkan persetujuan dari pemerintah. Komitmen DPR, kata dia, tetap berpegang pada pertimbangan dari pemerintah.