Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Oesman Sapta Risih Ada Karpet Merah di Pintu Masuk Gedung DPR

Kompas.com - 31/08/2015, 16:43 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua MPR Oesman Sapta Odang mengeluhkan adanya karpet merah yang dipasang di pintu masuk utama Gedung Nusantara III DPR. Karpet tersebut terbentang dari depan pintu masuk, hingga menuju lift ke ruang pimpinan DPR, MPR, dan DPD.

Biasanya, hanya pimpinan DPR, MPR, DPD, beserta tamu-tamu "VIP" yang boleh melewati karpet merah. Di sisi kiri dan kanan, karpet tersebut diberikan garis pembatas yang juga berwarna merah.

Pada bagian depan pintu masuk, seorang petugas pengamanan dalam (pamdal) selalu siap siaga. Jika ada yang mencoba melewati karpet merah selain orang-orang yang sudah ditentukan, maka mereka akan langsung ditegur dan diarahkan untuk masuk dari pintu sebelah kiri dan kanan yang tidak dilalui oleh karpet merah.

Karpet itu mulai terpasang sejak DPR Periode 2014-2019 yang dipimpin oleh Setya Novanto. "Saya minta itu dicabut lah, orang lewat jadi terganggu," kata Oesman Sapta yang tiba-tiba menyambangi press room DPR untuk mengeluhkan keberadaan karpet tersebut kepada wartawan.

Oesman Sapta sebagai Wakil Ketua MPR dan Wakil Ketua DPD mengaku sama sekali tak tahu mengenai pemasangan karpet itu. Tiba-tiba saja karpet sudah terpasang. Dia menilai, pemasangan karpet adalah inisiatif pimpinan DPR RI yang ingin dihormati.

"Lo pikir orang dihormati gara gara karpet? Orang dihormati itu karena isi manusianya," ujar dia.

Oesman Sapta juga menilai pemasangan karpet itu sama sekali tak mencerminkan lembaga wakil rakyat yang seharusnya dekat dengan rakyat. Adanya karpet merah itu justru membuat lembaga parlemen menjaga jarak dari rakyatnya.

"Harusnya Kalau ada tamu negara saja ini (karpet merah) baru dipasang," keluhnya.

Meski demikian, Oesman Sapta mengaku belum menyampaikan keluhannya ini secara langsung kepada pimpinan DPR atau pun pihak kesekjenan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com