Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Masih Keturunan Raja, Tedjo Edhy Akan Diberi Gelar Kebangsawanan

Kompas.com - 27/08/2015, 19:15 WIB
MAKASSAR, KOMPAS.com — Mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) kabinet Presiden Joko Widodo, Laksamana (Purn) Tedjo Edhy Purdijatno, akan menerima gelar kebangsawanan dari Kerajaan Gowa, Sulawesi Selatan.

"Pak Tedjo akan menerima gelar kebangsawanan dari Raja Gowa XXXVII Andi Maddusila. Rencananya, penganugerahan gelar kerajaan itu dilakukan pada Jumat (28/8/2015) pukul 16.00 Wita," ujar juru bicara Tedjo Edhy Purdijatno, Abdurrahman Taha, di Makassar, Kamis (27/8/2015).

Dia mengungkapkan, gelar kebangsawanan itu akan diberikan langsung oleh Andi Maddusila Andi Idjo Patta Nyonri Karaeng Katangka Sultan Alauddin II yang merupakan Raja Gowa generasi ke-37 di Istana Gowa.

Abdurrahman mengatakan, Laksamana (Purn) Tedjo Edhy meraih gelar kebangsawanan itu bukan karena alasan politik semata, melainkan karena masih keturunan kerajaan.

Tedjo Edhy Purdijatno disebut sebagai salah satu keturunan Kerajaan Yogyakarta dari Sultan Hamengkubuwono. Makanya, dia mengatakan, penghargaan gelar kebangsawanan itu kepada Tedjo sangat obyektif.

"Ini tidak ada kaitannya dengan hal-hal politik karena Pak Tedjo masih keturunan dari Raja Yogyakarta Sultan Hamengkubuwono. Makanya, gelar kebangsawanan itu sangat pantas didapatkan," katanya.

Pertimbangan lain, lanjut Abdurrahman, gelar diberikan karena Tedjo memiliki banyak prestasi sebagai salah satu menteri dan petinggi militer yang menjaga kedaulatan bangsa.

Sementara itu, salah satu pengikut Kerajaan Gowa, Erwin, mengatakan bahwa gelar penganugerahan kebangsawanan diberikan kepada Laksamana (Purn) Tedjo Edhy Purdijatno karena beberapa pertimbangan dari kerajaan.

Adapun Edhy mengaku belum mengetahui secara pasti gelar yang akan diperoleh karena pemberian diputuskan setelah anggota kerajaan berkumpul untuk membahasnya.

"Saya belum tahu gelar apa yang cocok karena malam ini baru akan dirembukkan dengan keluarga kerajaan lainnya. Pemberian gelar akan disesuaikan dengan prestasinya," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com