Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tak Mau Kalah dari Tiongkok, Jepang Kembali Ajukan Proposal Baru Kereta Cepat

Kompas.com - 26/08/2015, 17:21 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Seakan tak mau "disalip" oleh Tiongkok, Pemerintah Jepang kembali mengajukan proposal baru megaproyek kereta cepat Jakarta-Bandung kepada Presiden Joko Widodo, Rabu (26/8/2015). Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe bahkan sampai mengirimkan utusan khususnya, Izumi Hiroto, untuk bertemu Jokowi pada hari ini.

Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution menjelaskan, pertemuan kali ini adalah kelanjutan dari proposal yang disampaikan Jepang pada bulan Juli lalu. Di dalam proposal yang baru ini, sebut dia, Jepang memberikan tawaran-tawaran baru untuk mencuri hati Indonesia.

"Memang delegasi Jepang memberikan tambahan penawaran apa namanya ada keringanan dalam jaminan pemerintah yang tadinya harus seluruhnya sekarang tidak harus seluruhnya," ucap Darmin di Istana Kepresidenan, Rabu (26/8/2015).

Mantan Gubernur Bank Indonesia itu menyebutkan, Jepang juga menawarkan waktu pengerjaan yang lebih singkat dari proposal sebelumnya. Namun, apabila harus mengerjakan studi amdal (analisis dampak lingkungan), maka akan sulit mewujudkan pengerjaan singkat itu.

"Kemudian, tadi juga mengenai waktunya, mereka juga bisa membuat lebih (cepat), memang mereka katakan kalau waktu selama harus ada studi lingkungan, maka itu sulit untuk lebih cepat," kata Darmin.

Untuk diketahui, Pemerintah Tiongkok juga sudah menyampaikan hasil studi kelayakan kereta cepat kepada Indonesia. Di dalam studi itu, Tiongkok menyatakan tak meminta dana jaminan dukungan pemerintah (viability gap fund) untuk proyek kereta cepat ini. Tiongkok pun mengklaim bisa menyelesaikan proyek kereta cepat dalam waktu tiga tahun.

Saat ini, dua proposal dari Jepang dan Tiongkok sedang dikaji oleh konsultan yang ditunjuk pemerintah, yakni Boston Consulting Group (BCG). Darmin memperkirakan kajian BCG akan tuntas dalam waktu satu-dua hari untuk kemudian didiskuskan di tingkat menteri. Hasil rapat menteri itu kemudian yang akan dibuat dalam rekomendasi untuk Presiden Joko Widodo dalam memutuskan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ridwan Kamil Sebut Pembangunan IKN Tak Sembarangan karena Perhatian Dunia

Ridwan Kamil Sebut Pembangunan IKN Tak Sembarangan karena Perhatian Dunia

Nasional
Jemaah Haji Dapat 'Smart' Card di Arab Saudi, Apa Fungsinya?

Jemaah Haji Dapat "Smart" Card di Arab Saudi, Apa Fungsinya?

Nasional
Kasus LPEI, KPK Cegah 4 Orang ke Luar Negeri

Kasus LPEI, KPK Cegah 4 Orang ke Luar Negeri

Nasional
Soal Anies Maju Pilkada, PAN: Jangan-jangan Enggak Daftar Lewat Kami

Soal Anies Maju Pilkada, PAN: Jangan-jangan Enggak Daftar Lewat Kami

Nasional
Kontras: 26 Tahun Reformasi, Orde Baru Tak Malu Menampakkan Diri

Kontras: 26 Tahun Reformasi, Orde Baru Tak Malu Menampakkan Diri

Nasional
Dilaporkan Ke Polisi, Dewas KPK: Apakah Kami Berbuat Kriminal?

Dilaporkan Ke Polisi, Dewas KPK: Apakah Kami Berbuat Kriminal?

Nasional
KPK Sita Mobil Mercy di Makassar, Diduga Disembunyikan SYL

KPK Sita Mobil Mercy di Makassar, Diduga Disembunyikan SYL

Nasional
Anggota Komisi X Usul UKT Bisa Dicicil, Kemendikbud Janji Sampaikan ke Para Rektor

Anggota Komisi X Usul UKT Bisa Dicicil, Kemendikbud Janji Sampaikan ke Para Rektor

Nasional
PKB-PKS Jajaki Koalisi di Pilkada Jatim, Ada Keputusan dalam Waktu Dekat

PKB-PKS Jajaki Koalisi di Pilkada Jatim, Ada Keputusan dalam Waktu Dekat

Nasional
Amnesty Internasional: 26 Tahun Reformasi Malah Putar Balik

Amnesty Internasional: 26 Tahun Reformasi Malah Putar Balik

Nasional
Dilangsungkan di Bali, World Water Forum Ke-10 Dipuji Jadi Penyelenggaraan Terbaik Sepanjang Masa

Dilangsungkan di Bali, World Water Forum Ke-10 Dipuji Jadi Penyelenggaraan Terbaik Sepanjang Masa

Nasional
Kritik RUU Penyiaran, Usman Hamid: Negara Harusnya Jamin Pers yang Independen

Kritik RUU Penyiaran, Usman Hamid: Negara Harusnya Jamin Pers yang Independen

Nasional
Ahli Sebut Struktur Tol MBZ Sulit Diperkuat karena Material Beton Diganti Baja

Ahli Sebut Struktur Tol MBZ Sulit Diperkuat karena Material Beton Diganti Baja

Nasional
DKPP Panggil Desta soal Ketua KPU Diduga Rayu PPLN

DKPP Panggil Desta soal Ketua KPU Diduga Rayu PPLN

Nasional
Anggap Publikasikan Nama Calon Menteri Tidak Tepat, PAN: Tunggu Prabowo Minta Dulu

Anggap Publikasikan Nama Calon Menteri Tidak Tepat, PAN: Tunggu Prabowo Minta Dulu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com