Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mendagri Akan Kumpulkan Kepala Daerah Se-Indonesia pada 1 September

Kompas.com - 21/08/2015, 03:01 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan mengumpulkan Gubernur se-Indonesia dan Biro Keuangan Daerah. Hal ini dilakukan untuk mengupayakan percepatan penyerapan anggaran.

Selain itu, pertemuan juga akan membahas dana desa, lantaran sejauh ini ditemukan masih banyak yang belum optimal dalam penyerapannya.

"Jadi rencananya tanggal 1-2 September ini kami undang semua gubernur, bupati/wali kota. Kemudian tanggal 3-4 (September), kami undang Biro Keuangan Daerah dan Sekda (sekretaris daerah) untuk bagaimana penyerapan anggaran bisa cepat, termasuk dana desa yang semua sudah turun tetapi kadang-kadang belum bisa cepat. Ini ada apa? Ya kita cari solusinya," kata Mendagri Tjahjo Kumolo di kantornya, Jakarta Pusat, Kamis (20/8/2018).

Meski demikian, dijelaskan Tjahjo, pemerintah daerah sebelumnya juga sudah berjanji pada kuartal ke-II ini akan mengoptimalkan penyerapan anggaran. Sehingga pembangunan daerah dan desa juga bisa cepat terealisasi.

Untuk diketahui mengenai dana desa ini pemerintah telah menggelontorkan uang senilai Rp 2,8 triliun. Uang itu akan disalurkan melalui kabupaten/kota secara bertahap hingga tahun 2018, dengan total Rp1,4 miliar per desa.

Pada tahap pertama dana sudah disalurkan dengan besaran beragam rata-rata Rp 150 juta atau Rp 200 juta.

Sesuai Peraturan Menteri Desa Nomor 5 Tahun 2015, dana desa bisa dipergunakan untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan dan jembatan. Selain itu, dana desa juga bisa digunakan mengembangkan perekonomian masyarakat.‎ (Edwin Firdaus)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Diminta Mundur oleh TKN, Berikut 6 Menteri PDI-P di Periode Kedua Jokowi

Diminta Mundur oleh TKN, Berikut 6 Menteri PDI-P di Periode Kedua Jokowi

Nasional
Nasdem Tunggu Jawaban Anies Soal Tawaran Jadi Cagub DKI

Nasdem Tunggu Jawaban Anies Soal Tawaran Jadi Cagub DKI

Nasional
Minimalisasi Risiko Bencana Alam, DMC Dompet Dhuafa dan BNPB Tanam 1.220 Bibit Pohon di Bandung Barat

Minimalisasi Risiko Bencana Alam, DMC Dompet Dhuafa dan BNPB Tanam 1.220 Bibit Pohon di Bandung Barat

Nasional
Syaikhu Sebut Koalisi atau Oposisi Itu Kewenangan Majelis Syuro PKS

Syaikhu Sebut Koalisi atau Oposisi Itu Kewenangan Majelis Syuro PKS

Nasional
Jokowi Tak Lagi Dianggap Kader, PDI-P: Loyalitas Sangat Penting

Jokowi Tak Lagi Dianggap Kader, PDI-P: Loyalitas Sangat Penting

Nasional
PPP Buka Peluang Usung Sandiaga Jadi Cagub DKI

PPP Buka Peluang Usung Sandiaga Jadi Cagub DKI

Nasional
Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Nasional
Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Nasional
Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Nasional
PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

Nasional
Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Nasional
Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Nasional
Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Nasional
Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com