Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

ICW Serahkan 23 Calon Pimpinan KPK yang Diduga Bermasalah

Kompas.com - 11/08/2015, 13:34 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia Corruption Watch menyerahkan laporan investigasi terhadap 23 nama calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang diduga bermasalah kepada Panitia Seleksi Capim KPK. Laporan tersebut diperoleh dari hasil investigasi ICW yang dilakukan dua pekan terakhir.

"Kami lakukan tracking sejak 26 Juli kemarin di berbagai wilayah. Dari hasil tracking kami temukan banyak capim KPK yang integritasnya diragukan," kata Koordinator Divisi Investigasi ICW Febri Hendri di Kantor Sekretariat Negara, Jakarta, Selasa (11/8/2025).

Ia menjelaskan, ada tiga indikator yang menjadi bahan penilaian ICW, yaitu integritas, kualitas dan administrasi. Dari hasil penelusuran, beberapa persoalan yang menjadi sorotan diantaranya adanya calon yang diduga melakukan penyalahgunaan wewenang, plagiarsme dalam membuat makalah ilmiah, ketimpangan aset yang dimiliki dengan penghasilan yang diterima, serta adanya dugaan calon yang berafiliasi dengan parpol.

Febri menambahkan, penelusuran yang dilakukan ICW sebenarnya belum rampung. Keterbatasan waktu serta sumber daya manusia yang dimiliki menjadi kendala kurang optimalnya proses penelusuran tersebut. (baca: Pimpinan KPK Tidak Harus dari Polri atau Kejaksaan)

"Seharusnya setiap calon itu kan di-tracking sama tiga orang," ujarnya.

Sementara itu, Juru Bicara Pansel KPK Betty Alisjhabana mengatakan, dalam proses penelusuran ini, Pansel sebelumnya telah bekerjasama dengan sejumlah instansi seperti Polri, Kejaksaan Agung, PPATK, Ditjen Pajak dan BIN.

Hingga kini tinggal Polri dan Ditjen Pajak yang belum menyerahkan laporan hasil penelusuran seperti yang diminta Pansel sebelumnya. (baca: Kabareskrim Jamin Penelusuran Rekam Jejak Capim KPK)

Sementara itu, terkait laporan yang diserahkan ICW, Betty mengatakan, 23 orang yang datanya diserahkan hari ini merupakan data dari orang yang diduga memiliki sejumlah persoalan versi ICW. Meski demikian, untuk mengambil keputusan, Pansel akan mempertimbangkan seluruh laporan yang diterima.

"23 yang disampaikan ICW ini memang diduga bermasalah," ujarnya.

Ketua Pansel KPK Destry Damayanti sebelumnya mengaku sudah menerima 3.000 masukan dari masyarakat soal 48 calon pimpinan KPK. Pada 31 Agustus nanti, Pansel KPK sudah harus menyerahkan delapan orang nama kepada Presiden Joko Widodo.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

MUI Minta Satgas Judi Online Bertindak Tanpa Pandang Bulu

MUI Minta Satgas Judi Online Bertindak Tanpa Pandang Bulu

Nasional
Tolak Wacana Penjudi Online Diberi Bansos, MUI: Berjudi Pilihan Hidup Pelaku

Tolak Wacana Penjudi Online Diberi Bansos, MUI: Berjudi Pilihan Hidup Pelaku

Nasional
MUI Keberatan Wacana Penjudi Online Diberi Bansos

MUI Keberatan Wacana Penjudi Online Diberi Bansos

Nasional
[POPULER NASIONAL] Menkopolhukam Pimpin Satgas Judi Online | PDI-P Minta KPK 'Gentle'

[POPULER NASIONAL] Menkopolhukam Pimpin Satgas Judi Online | PDI-P Minta KPK "Gentle"

Nasional
Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Nasional
Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Nasional
BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

Nasional
Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Nasional
PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

Nasional
Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Nasional
Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Nasional
Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Nasional
Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Nasional
Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com