Tak Didampingi Pengacara, Sidang Rusli Sibua Kembali Ditunda

JAKARTA, KOMPAS.com - Agenda pembacaan dakwaan terhadap Bupati Morotai Rusli Sibua di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, kembali ditunda. Rusli kembali meminta penundaan sidang dengan alasan belum berkoordinasi dengan tim kuasa hukumnya.

"Sejak hari Kamis itu kami putus komunikasi dengan penasihat hukum kami. Kami tidak mengada-ada," ujar Rusli di Pengadilan Tipikor, Senin (10/8/2015).

Sedianya, pembacaan dakwaan dilakukan pada Kamis (6/8/2015). Namun, sidang ditunda karena tim pengacara Rusli tidak hadir di Pengadilan Tipikor. Tim pengacara, di waktu yang sama, menghadiri sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Rusli mengatakan, tim kuasa hukumnya hanya menandatangani surat kuasa untuk mengikuti sidang praperadilan di Pengadilam Negeri Jakarta Selatan, bukan sidang perkara.

"Pengertian saya minggu lalu tanda tangan surat kuasa untuk praperadilan, bukan untuk sidang di sini," kata Rusli.

Mulanya, Hakim bersikukuh akan melanjutkan sidang untuk mendengarkan dakwaan jaksa penuntut umum KPK. (baca: Kuasa Hukum Rusli Sibua: Apa Susahnya Menunggu Setelah Praperadilan?)

"Hari ini tetap dibacakan, nanti dikasih kesempatan untuk eksepsi," tegas hakim Supriyono.

Namun, Rusli memohon agar sidang diskors untuk mendiskusikannya dengan tim penasihat hukum. Ia mengaku dihalang-halangi KPK untuk berkomunikasi dengan para pembelanya di persidangan.

"Saya sendiri tak memahami hakikat pengadilan sesungguhnya. Mohon kearifan pengadilan dapat menunda beberapa hari," kata Rusli.

Akhirnya, hakim memutuskan untuk menskors sidang. Sekitar enam jam kemudian, skors dicabut dan Rusli tetap memohon penundaan sidang.

"Satu kondisi waktu yang ditetapkan (sidang) Kamis, betul-betul terjadi. Pihak kami mau berkunjung tidak bisa," kata Rusli.

Hakim pun kembali mengabulkan permintaan Rusli dan menunda sidang hingga Kamis (13/8/2015). Hakim Supriyono mengatakan, ini terakhir kalinya permintaan Rusli dikabulkan.

"Apabila saudara tetap sendiri, tidak ada pendampingan, berarti mempersulit persidangan. Dakwaan tetap dibacakan. Hormatilah posisi ini, kita sudah kasih kesempatan," kata Hakim Supriyono.

Rusli merupakan tersangka kasus dugaan suap kepada Hakim Konstitusi terkait penyelesaian sengketa Pilkada Morotai di Mahkamah Konstitusi. Kasus yang menjerat Rusli merupakan pengembangan kasus korupsi yang menjerat mantan Ketua MK Akil Mochtar. Permohonan keberatan hasil Pilkada Morotai saat itu diajukan Rusli dan pasangannya, Weni R Paraisu.

Gugatan itu diajukan karena mereka kalah suara dari pasangan Arsad Sardan dan Demianus Ice. Dalam putusannya, Akil dianggap terbukti menerima Rp 2,989 miliar dari Rusli atas penyelesaian sengketa tersebut.

Dalam kasus ini, Rusli disangka melanggar Pasal 6 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUH Pidana.