Jokowi Ancam Copot Direksi BUMN dan Menteri

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo menyatakan, target penyerapan anggaran hingga akhir tahun mencapai 93 persen. Untuk mencapai target itu, Jokowi mengaku akan mengawasi terus-menerus setiap program di lapangan.

Jika tidak berjalan, Jokowi mengancam mengganti direksi badan usaha milik negara (BUMN) hingga para menteri.

"Kalau ada progres nggak baik, bisa dua hal, yakni karena manajemen BUMN kurang baik, tidak cepat, masih bekerja pola lama, atau memang menterinya nggak bisa kejar. Nah, yang salah yang mana?" kata Jokowi di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Senin (10/8/2015).

"Kalau BUMN (salah), ya diganti direksinya. Kalau menterinya (salah), ya diganti menterinya. Saya sih simpel mikir-nya," ujar Jokowi disambut tepuk tangan para tamu undangan yang kebanyakan pelaku pasar itu. (Baca: Jokowi: Baru Turun 0,3 Persen Saja "Udah" Ramai)

Menurut Jokowi, saat ini, pemerintah berusaha meningkatkan belanja modal pemerintah untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Saat ini, penyerapan pemerintah baru mencapai 12 persen.

Dia yakin, mulai semester dua, tepatnya bulan Oktober dan November, realisasi penyerapan langsung melonjak.

"Akhirnya, angka serapan sampai akhir tahun, kata menteri, sampai 93 persen. Kebiasaan birokrasi kita memang nanti bulan Oktober-November biasanya belanja meroket," ucap dia.

Jokowi pun menantang siapa pun yang meragukan ucapannya itu.

"Kalau ada yang kurang percaya infrastruktur kita berjalan, tunjuk jari sekarang, saya tunjukkan sekarang saya bawa ke lapangan, pembangunan jalan, irigasi jalan. Jadi, sekali lagi, percayalah karena yang diperlukan adalah perubahan persepsi," kata Jokowi.