Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kalla: Para Penerima Beasiswa Berutang kepada Negara

Kompas.com - 04/08/2015, 16:11 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Presiden Jusuf Kalla mengingatkan kepada para penerima Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI) bahwa mereka berutang kepada negara. Utang tersebut sedianya dibayarkan dengan prestasi, daya saing tinggi, peningkatan kemampuan, serta produktivitas para penerima beasiswa kelak.

"Jadi kalau Anda tidak belajar keras, kasihan yang memberikan beasiswa Anda. Maka Anda harus belajar keras, Anda berutang kepada negara. Anda bayarnya bukan dengan uang, tetapi prestasi, daya saing, kemampuan, dan produktivitas," kata Kalla saat memberi pembekalan kepada para penerima BPI di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (4/8/2015).

Beasiswa Pendidikan Indonesia merupakan beasiswa yang dibiayai pemerintah melalui pemanfaatan Dana Pengembangan Pendidikan Nasional oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).

Menurut Kalla, rata-rata dana yang dikeluarkan negara untuk membiayai program magister mencapai Rp 1 miliar setiap dua tahunnya. Artinya, setiap bulan negara memberikan lebih kurang Rp 40 juta kepada para penerima beasiswa.

"Setiap bulan dibiayai negara kurang lebih Rp 40 juta. Apabila dihitung sederhana saja, jika saya membayar sendiri, saya enggak bisa makan lagi, karena gaji Wapres hanya Rp 40 juta per bulan. Anda diberikan sama dengan gaji Wapres, maka harus bekerja keras," ujar Kalla.

Ia juga menyampaikan bahwa esensi dari program beasiswa ini adalah meningkatkan kemampuan anak bangsa agar bisa bermanfaat untuk bangsa serta untuk pribadinya sendiri. Para penerima beasiswa tidak terikat ikatan dinas dengan lembaga mana pun setelah lulus dari pendidikannya.

"Ini gelombang beasiswa terbesar ke luar negeri yang dibiayai negara tanpa ikatan apa pun. Karena yang kita tuju bukan daya saing PNS, jabatan tertentu, tetapi daya saing nasional ada di industri, riset, guru, dan mana-mana. Karena itu, Anda tidak diikat harus ikatan dinas pegawai negeri," tutur Kalla.

Di samping bekerja keras, Kalla mengingatkan kepada para penerima beasiswa untuk membangun jaringan atau sinergi dengan ilmuwan atau warga negara mana pun. Kalla meminta mereka untuk tidak hanya bergaul dengan sesama bangsa Melayu.

"Kalau bisa dengan kelompok mahasiwa lain atau bekerja sampingan dengan industri yang ada. Bagaimana India maju karena sejak awal membina sinergi," kata dia.

Bahkan, Kalla mempersilakan jika para mahasiswa nantinya bekerja di perusahaan asing atau di negara lain setelah lulus menempuh pendidikan. Meskipun demikian, Kalla tetap berharap mereka nantinya bisa kembali ke Indonesia dengan kemampuan yang lebih setelah bekerja di negara lain.

Menurut Wapres, anak Indonesia perlu dikirim ke luar negeri demi memperoleh pendidikan di universitas yang lebih baik. Rata-rata universitas di luar negeri lebih baik kualitasnya karena memiliki fasilitas riset yang lebih baik.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggapi Prabowo, Ganjar: Jangan Sampai yang di Dalam Malah Ganggu Pemerintahan

Tanggapi Prabowo, Ganjar: Jangan Sampai yang di Dalam Malah Ganggu Pemerintahan

Nasional
Tanggapi Prabowo, PDI-P: Partai Lain Boleh Kok Pasang Gambar Bung Karno

Tanggapi Prabowo, PDI-P: Partai Lain Boleh Kok Pasang Gambar Bung Karno

Nasional
Zulhas: Hubungan Pak Prabowo dan Pak Jokowi Dekat Sekali, Sangat Harmonis...

Zulhas: Hubungan Pak Prabowo dan Pak Jokowi Dekat Sekali, Sangat Harmonis...

Nasional
Lapor Hasil Rakornas PAN ke Presiden, Zulhas: Pak Jokowi Owner

Lapor Hasil Rakornas PAN ke Presiden, Zulhas: Pak Jokowi Owner

Nasional
Budiman Sudjatmiko Pastikan Tak Ada “Deadlock” Pertemuan Prabowo dan Megawati

Budiman Sudjatmiko Pastikan Tak Ada “Deadlock” Pertemuan Prabowo dan Megawati

Nasional
Kode PAN soal Jatah Menteri ke Prabowo, Pengamat: Sangat Mungkin Dapat Lebih

Kode PAN soal Jatah Menteri ke Prabowo, Pengamat: Sangat Mungkin Dapat Lebih

Nasional
Pengamat Usul Anggota BPK Diseleksi Panitia Independen Agar Tak Dimanfaatkan Parpol

Pengamat Usul Anggota BPK Diseleksi Panitia Independen Agar Tak Dimanfaatkan Parpol

Nasional
KPU Tak Masalah Caleg Terpilih Dilantik Belakangan Usai Kalah Pilkada

KPU Tak Masalah Caleg Terpilih Dilantik Belakangan Usai Kalah Pilkada

Nasional
Zulhas: Katanya PAN Cuma Bisa Joget-joget, Eh Capres yang Menang Bisa Joget

Zulhas: Katanya PAN Cuma Bisa Joget-joget, Eh Capres yang Menang Bisa Joget

Nasional
Prabowo Bilang Ada Partai Klaim Sosok Bung Karno, Budiman Sudjatmiko: Bukan Diskreditkan PDI-P

Prabowo Bilang Ada Partai Klaim Sosok Bung Karno, Budiman Sudjatmiko: Bukan Diskreditkan PDI-P

Nasional
Ketua KPU: Caleg Terpilih Tak Perlu Mundur jika Maju Pilkada 2024

Ketua KPU: Caleg Terpilih Tak Perlu Mundur jika Maju Pilkada 2024

Nasional
Zulhas dan Elite PAN Temui Jokowi di Istana, Mengaku Tak Bahas Kursi Kabinet

Zulhas dan Elite PAN Temui Jokowi di Istana, Mengaku Tak Bahas Kursi Kabinet

Nasional
Demokrat Tak Khawatir Jatah Kursi Menteri, Sebut Prabowo Kerap Diskusi dengan SBY

Demokrat Tak Khawatir Jatah Kursi Menteri, Sebut Prabowo Kerap Diskusi dengan SBY

Nasional
PAN Lempar Kode soal Jatah Menteri, Demokrat: Prabowo yang Punya Hak Prerogatif

PAN Lempar Kode soal Jatah Menteri, Demokrat: Prabowo yang Punya Hak Prerogatif

Nasional
Zulhas Bawa 38 DPW PAN Temui Jokowi: Orang Daerah Belum Pernah ke Istana, Pengen Foto

Zulhas Bawa 38 DPW PAN Temui Jokowi: Orang Daerah Belum Pernah ke Istana, Pengen Foto

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com