Kapolri Tegaskan Tidak Akan Copot Budi Waseso sebagai Kabareskrim

JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala Polri Jenderal (Pol) Badrodin Haiti menegaskan bahwa dirinya tak akan menuruti desakan sejumlah pihak untuk mencopot Komjen Budi Waseso sebagai Kepala Bareskrim Polri. Badrodin tak memiliki alasan mencopotnya.

"Tidaklah (tidak mencopot), yang dilakukan Buwas itu memang pekerjaannya polisi," ujar Badrodin di kompleks Istana Wakil Presiden, Jakarta, Jumat (17/7/2015).

Badrodin mengatakan, Budi Waseso justru telah bekerja dengan baik. Dia menaati prosedur hukum yang berlaku, mulai dari menerima laporan, mengumpulkan barang bukti serta keterangan saksi, memanggil ahli hingga berujung pada penetapan tersangka. (Baca: Kapolri: Makanya, Antarlembaga Tidak Usah Saling Mengoreksi)

"Misalnya yang dilaporkan itu pejabat tinggi negara, apa enggak boleh polisi menyelidiki? Polisi itu mau gelandangan kek, pejabat kek, ya harus tetap ditindaklanjuti," ujar Badrodin.

Berbagai pihak mengkritik langkah Bareskrim menjerat dua komisioner Komisi Yudisial, Suparman Marzuki dan Taufiqurrahman Syahuri. Bahkan, banyak pihak mendesak agar Budi Waseso dicopot sebagai Kabareskrim, salah satunya dari kalangan Muhammadiyah.

Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Syafii Maarif meminta ketegasan Presiden Joko Widodo atas dugaan kriminalisasi terhadap penegak hukum. Pasalnya, belum surut pemberitaan komisioner KPK yang ditetapkan sebagai tersangka, kini dua komisioner KY mengalami hal serupa. (Baca: Syafii Maarif: Kenapa Sulit Sekali Jokowi Suruh Kapolri Ganti Bawahannya?)

"Kok mudah sekali menjadikan tersangka. Saya berharap bangsa ini jangan dipimpin oleh orang yang tidak keru-keruan ini," ujar Syafii di Gedung KPK, Jakarta, Senin (13/7/2015).

Menurut dia, Polri harus melakukan reformasi dengan mengganti orang-orang yang terlihat ingin melemahkan instansi penegak hukum lainnya. Ia mengatakan, seharusnya Jokowi memerintahkan Kapolri untuk segera mengganti oknum-oknum tersebut. (Baca: Pemuda Muhammadiyah Desak Jokowi dan Kapolri Copot Budi Waseso)

"Ada aparat yang jelas-jelas melukai publik, melukai hukum, diganti. Kenapa sulit amat perintahkan Pak Haiti mengganti?" kata Syafii.

Kemudian, muncul petisi untuk Presiden berjudul "Copot Kabareskrim Budi Waseso" di situs change.org. Petisi itu dibuat Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Danhil Anzar Simanjuntak dan Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti.

Mereka menilai gerakan antikorupsi tengah dilemahkan sejak Budi Waseso dilantik menjabat sebagai Kabareskrim Polri. Menurut catatan pihaknya, ada 49 orang yang melawan praktik korupsi lalu dilaporkan ke Kepolisian dalam berbagai tuduhan. (Baca: Muncul, Petisi "Copot Kabareskrim Budi Waseso")

Hingga Jumat pukul 13.15 WIB, petisi itu setidaknya sudah ditandatangani 12.732 orang. Mereka menyampaikan berbagai alasan agar Kabareskrim diganti.