Kompas.com - 15/07/2015, 06:02 WIB
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak mendesak Presiden Joko Widodo dan Kepala Polri Jenderal (Pol) Badrodin Haiti untuk segera mencopot Komjen Budi Waseso dari jabatan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri. Menurut Dahnil, Budi Waseso atau yang kerap disapa Buwas itu telah sewenang-wenang menggunakan jabatannya untuk mengkriminalisasi aktivis dan aparat penegak hukum lain.

"Selama menjadi Kabareskrim, Buwas telah mengkriminalkan aktivis antikorupsi dan penegak hukum yang justru melawan korupsi," ujar Dahnil melalui siaran pers, Rabu (15/7/2015).

Padahal, kata Dahnil, dugaan kriminal yang menjerat tokoh pro-pemberantasan korupsi itu hanya kasus sepele. Ia pun mempertanyakan mengapa Buwas begitu cepat tanggap menangani perkara itu, sementara penanganan kasus-kasus besar justru lama.

"Dia mengkriminalisasi para aktivis antikorupsi dan penegak hukum melalui kasus remeh-temeh, seperti kasus pemalsuan KTP dan pencemaran nama baik. Tidak satu pun kasus besar korupsi atau kasus kriminal lainnya yang dengan cepat ditangani oleh Buwas," kata Dahnil.

Selain itu, Dahnil mengkritik sikap Buwas yang tidak terima saat disindir mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Syafii Maarif. Menurut Daniel, perilaku Buwas tersebut telah menyinggung warga Muhammadiyah dan kelompok masyarakat lainnya.

"Oleh sebab itu, kami mendesak Presiden dan Kapolri untuk mencopot Kabareskrim Buwas," kata Dahnil.

Sebelumnya, Syafii Maarif meminta ketegasan Presiden Jokowi atas dugaan kriminalisasi terhadap penegak hukum. Belum surut pemberitaan komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang ditetapkan sebagai tersangka, kini dua komisioner Komisi Yudisial (KY) mengalami hal serupa.

"Kok mudah sekali menjadikan tersangka. Saya berharap bangsa ini jangan dipimpin oleh orang yang tidak keru-keruan ini," ujar Syafii.

Menurut dia, Polri harus melakukan reformasi dengan mengganti orang-orang yang terlihat ingin melemahkan instansi penegak hukum lainnya. Ia mengatakan, seharusnya Jokowi memerintahkan Badrodin Haiti untuk segera mengganti oknum-oknum tersebut.

"Ada aparat yang jelas itu melukai publik, melukai hukum, diganti. Kenapa sulit amat perintahkan Pak Haiti mengganti?" kata Syafii.

Ia menyayangkan upaya hukum yang dilakukan Bareskrim Polri atas penetapan status tersangka terhadap komisioner KPK dan KY. Oleh karena itu, Syafii meminta Jokowi segera turun tangan menghadapi situasi ini. (Baca: Syafii Maarif: Kenapa Sulit Sekali Jokowi Suruh Kapolri Ganti Bawahannya?)

"Antar-penegak hukum itu main kucing-kucingan. Itu menurut saya tidak sehat bagi republik ini, dan semestinya Presiden tegas gitu, lho," tuturnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.