Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Aburizal Anggap Tidak Ada Perpecahan Golkar, tetapi...

Kompas.com - 06/07/2015, 04:21 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com- Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar versi Munas Bali, Aburizal Bakrie, mengatakan bahwa sebenarnya tidak ada konflik kepengurusan ganda di Partai Golkar. Menurut dia, yang ada selama ini hanya pemerintah yang tidak pernah mau tunduk dengan undang-undang yang ada.

"Pemerintah tidak mau tunduk dengan hukum dan undang-undang yang ada," kata Aburizal Bakrie saat buka puasa bersama anggota Fraksi Partai Golkar di kediaman Ketua FPG Ade Komarudin di Jakarta, Minggu (5/7/2015).

Buka puasa Fraksi Partai Golkar tersebut juga dihadiri oleh calon Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, politisi Partai Golkar Akbar Tandjung, Wakil Ketua MPR Mahyudin, Ketua DPR Setya Novanto dan para anggota Fraksi Partai Golkar.

Lebih lanjut Aburizal Bakrie menjelaskan, dalam Undang Undang Partai Politik, yang disebut konflik parpol atau ada kepengurusan ganda itu jika terjadi dan disetujui oleh 2/3 dari munas yang sama.

"Kalau beda munas itu bukan konflik. Nanti, jangan-jangan ada yang bikin munas lagi, gimana," kata Aburizal.

Karena itu tambah Aburizal Bakrie, pihaknya terus bertahan dengan memperjuangkan itu di pengadilan.

"Ya sudah kami ke pengadilan. Dan kita sudah berkali-kali menang. Semoga nanti menang lagi dan pemerintah sadar mau mengikutinya," kata Aburizal.

Aburizal meminta kepada semua kader untuk tetap bersabar. Karena, menurut dia, di balik kesulitan itu ada kemudahan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Isu Jampidsus Dibuntuti Densus 88, Presiden Diminta Lakukan Evaluasi Kepolisian dan Kejaksaan

Soal Isu Jampidsus Dibuntuti Densus 88, Presiden Diminta Lakukan Evaluasi Kepolisian dan Kejaksaan

Nasional
KPK Sebut Eks Kakorlantas Polri Djoko Susilo Punya Banyak Aset atas Nama Orang Lain

KPK Sebut Eks Kakorlantas Polri Djoko Susilo Punya Banyak Aset atas Nama Orang Lain

Nasional
Komisi III Akan Tanyakan Dugaan Jampidsus Dibuntuti Densus ke Polri dan Kejagung

Komisi III Akan Tanyakan Dugaan Jampidsus Dibuntuti Densus ke Polri dan Kejagung

Nasional
Pertamina Group Beri Bantuan untuk Korban Bencana Lahar Dingin dan Longsor di Sumbar

Pertamina Group Beri Bantuan untuk Korban Bencana Lahar Dingin dan Longsor di Sumbar

Nasional
Anggota DPR Prihatin Isu Penguntitan Jampidsus, Minta Publik Tunggu Pernyataan Resmi

Anggota DPR Prihatin Isu Penguntitan Jampidsus, Minta Publik Tunggu Pernyataan Resmi

Nasional
Malam Minggu, Presiden Jokowi Sapa Rakyat di Malioboro

Malam Minggu, Presiden Jokowi Sapa Rakyat di Malioboro

Nasional
POM TNI Tingkatkan Pengamanan di Kejagung, Puspen: Tak Berkaitan Kasus yang Ramai, Tak Ada yang Istimewa

POM TNI Tingkatkan Pengamanan di Kejagung, Puspen: Tak Berkaitan Kasus yang Ramai, Tak Ada yang Istimewa

Nasional
Kejagung Dijaga Personel Puspom, Ini Penjelasan TNI

Kejagung Dijaga Personel Puspom, Ini Penjelasan TNI

Nasional
BPBD DKI: Banjir Sudah Surut, Tidak Ada Pengungsi

BPBD DKI: Banjir Sudah Surut, Tidak Ada Pengungsi

Nasional
Pengamat: Pidato Megawati Jelas Menyatakan PDI-P Siap Jadi Oposisi Prabowo

Pengamat: Pidato Megawati Jelas Menyatakan PDI-P Siap Jadi Oposisi Prabowo

Nasional
Tiba di Arena Rakernas Jelang Penutupan, Megawati 'Dikawal' Sejumlah Ketua DPP PDI-P

Tiba di Arena Rakernas Jelang Penutupan, Megawati "Dikawal" Sejumlah Ketua DPP PDI-P

Nasional
Struktur Tim Pemenangan Pilkada PDI-P Terbentuk, Tak Ada Nama Ganjar

Struktur Tim Pemenangan Pilkada PDI-P Terbentuk, Tak Ada Nama Ganjar

Nasional
Pimpinan KPK Sebut Eks Kakrolantas Djoko Susilo Harusnya Bisa Dijerat Pasal Gratifikasi

Pimpinan KPK Sebut Eks Kakrolantas Djoko Susilo Harusnya Bisa Dijerat Pasal Gratifikasi

Nasional
Tunggu Info Resmi soal Isu Jampidsus Dibuntuti Densus 88, Wakil Ketua Komisi III: Jangan Terburu-buru Berasumsi

Tunggu Info Resmi soal Isu Jampidsus Dibuntuti Densus 88, Wakil Ketua Komisi III: Jangan Terburu-buru Berasumsi

Nasional
Kata Kejagung soal Kabar Jampidsus Dibuntuti Anggota Densus 88 dan Pengawalan TNI

Kata Kejagung soal Kabar Jampidsus Dibuntuti Anggota Densus 88 dan Pengawalan TNI

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com