JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekjen PDI Perjuangan Ahmad Basarah mengaku ikhlas jika Presiden Joko Widodo menunjuk menteri dari kader partai politik yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih. Namun, menteri PDI-P yang ada di kabinet saat ini tidak boleh dikorbankan.
"Empat kursi yang sekarang sudah minimal. Jangan dikurangi, kalau bisa ditambah," ucap Basarah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/6/2015).
Basarah mengatakan, masuknya parpol di luar Koalisi Indonesia Hebat ke dalam pemerintahan akan sangat berguna bagi dukungan pemerintah di parlemen. Nantinya, kata dia, dukungan parlemen terhadap pemerintah akan semakin kuat. Berbagai program yang diajukan pemerintah pun akan berjalan mulus.
"Atas dasar itu, Presiden perlu melibatkan kader di luar Koalisi Indonesia Hebat," kata Basarah.
Basarah meyakini, meski mayoritas parpol di parlemen nantinya mendukung pemerintah, proses check and balances tetap akan berjalan. Nantinya, kata dia, DPR akan mendukung program dan kebijakan pemerintah yang positif, namun tetap mengkritik kebijakan pemerintah yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada.
"Bukan berati segala kebijakan didukung. Misalnya Menteri ESDM menetapkan harga BBM sesuai harga minyak dunia itu kan bertentangan dengan Pancasila, undang-undang dan putusan MK, maka tetap kita kritisi," ucap Anggota Komisi III DPR ini.
Saat ditanya soal risiko jatah menteri PDI-P yang berkurang karena masuknya KMP, Basarah membantah. Dia meyakini, Presiden tidak akan mengurangi jatah menteri PDI-P, meski harus menambah menteri dari parpol lain.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.