Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Puan Anggap Jokowi Perlu Ajak Koalisi untuk Bicarakan "Reshuffle"

Kompas.com - 29/06/2015, 17:44 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani angkat bicara soal isu perombakan kabinet (reshuffle) yang berhembus kuat beberapa hari ini. Menurut Puan, sebelum perombakan itu dilakukan, Jokowi perlu berbicara dengan koalisi.

"Silaturahmi itu kan memang harus diperlukan dan selama itu adalah buat kebaikan bangsa atau masa depan bangsa ini, saya rasa itu harus dilakukan," ujar Puan di Istana Kepresidenan, Senin (29/6/2015).

Puan juga menilai pertemuan Presiden dengan mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Syafii Ma'arif, yang berlanjut dengan bertemu para ekonom, sebagai hal yang wajar. Presiden, sebut politisi PDI-P itu, memang memerlukan pandangan berbagai pihak jika diperlukan, termasuk dengan koalisi.

Saat ditanyakan apakah reshuffle perlu dilakukan saat ini, Puan mengelak. "Itu prerogatif Presiden. Jadi yah kita lihat bagaimana nanti keputusan presiden," ucap putri Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri tersebut.

Sinyal Presiden Jokowi melakukan reshuffle kian menguat dengan adanya dua pertemuan tertutup yang dilakukan mantan Gubernur DKI Jakarta itu hari ini. Pertama, Jokowi bertemu dengan mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Syafii Maarif. Buya Syafii mengakui Jokowi berkonsultasi dengannya soal perombakan kabinet. (Baca: Syafii: Presiden Jokowi Isyaratkan Lakukan "Reshuffle")

Ekonom dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Tony Prasetiantono, pun menyebutkan Presiden mengeluhkan sulitnya mencari orang yang tepat untuk mendorong perekonomian Tanah Air. Para pengamat sempat mengusulkan nama mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indirawati yang kini menjabat sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia. (Baca: Kepada Ekonom, Jokowi Nyatakan Akan Rombak Tim Ekonomi)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

Nasional
Tanggapi Ide 'Presidential Club' Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Tanggapi Ide "Presidential Club" Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Nasional
6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

Nasional
Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Nasional
PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

Nasional
Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com