Mendagri Instruksikan Bawahannya untuk Antisipasi Penghinaan Presiden

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo kembali menyebut adanya pihak-pihak yang menghina Presiden Joko Widodo. Ia pun meminta seluruh jajaran kementerian yang ia pimpin agar mewaspadai dan mencegah berkembangnya isu-isu yang dianggap menghina Presiden sebagai lambang negara.

"Kemendagri harus siap dan berani mengambil sikap dalam menentukan siapa kawan, siapa lawan. Gubernur, bupati dan wali kota adalah perangkat tangan kanan Presiden, sementara menteri sebagai tangan kiri Presiden," ujar Tjahjo di sela-sela pidato sambutan, dalam penandatanganan nota kesepahaman dengan Komnas HAM di Gedung C Kemendagri, Jakarta, Senin (29/6/2015).

Tjahjo mengatakan, Kemendagri merupakan kementerian yang berfungsi sebagai poros pemerintahan. Kemendagri mempunyai jajaran yang terorganisir secara tegak lurus, sehingga proses koordinasi dapat dilakukan dari tingkat pusat, sampai ke tingkat RT/RW.

Salah satu perangkat daerah yang dimiliki Kemendagri adalah Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesabangpol), yang berada di bawah Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik. Menurut Tjahjo, Kesbangpol harus ikut melakukan deteksi dini, memberikan masukan pada kepala daerah, khususnya mengenai dinamika ekonomi, sosial, budaya, keamanan dan pertahanan, termasuk opini-opini yang dianggap melecehkan Presiden.

"Saya sebagai Mendagri, tadi pagi saya sampaikan pada Presiden, siapa yang menghina Presiden, menghina lambang negara, Kemendagri akan siap. Saya minta Panglima TNI, dan Kapolri jangan takut akan opini itu. Jajaran Kesbangpol juga harus terbuka 24 jam pada media untuk mengawasi hal ini," kata Tjahjo.

Tjahjo mengungkapkan sinyalemen ketidakkompakan di internal Kabinet Kerja, khususnya di antara para menteri. Menurut dia, ada pihak-pihak yang menyampaikan kritik disertai penghinaan terhadap Presiden.

"Pimpinan parpol, DPR, 24 jam bisa memberikan masukan, saran terbuka langsung ke Presiden. Kalau mau ke media silahkan, tapi jangan kasar pada Presiden. Pembantu Presiden tidak boleh menghina," kata Tjahjo.